jpnn.com, JAKARTA - Target pemerintahan Jokowi – JK untuk mencapai swasembada pangan hingga kini diyakini bisa tercapai.
Keyakinan ini diperkuat bahwa hingga kini belum ada impor beras dan stok beras juga sebesar 1.7 juta ton masih tersedia di gudang Bulog.
BACA JUGA: Kementan Klaim Impor Beras Turun Drastis Hingga Nol pada 2016
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 2014 hingga 2016, impor beras medium turun drastis dari 2014 sebesar 3,026 juta ton menjadi 1,5 juta ton pada 2015, hingga akhirnya tidak ada rekomendasi impor pada 2016.
Kalaupun terdapat beras impor yang masuk pada 2016, itu merupakan realisasi dari rekomendasi tahun sebelumnya.
BACA JUGA: PP Polri Dan PT. Pertani Kembangkan Toko Tani Indonesia
Seperti yang disebutkan juga BPS, beras yang diimpor Indonesia pada tahun ini merupakan jenis khusus yang berbeda dengan beras yang dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya.
"Beras jenis khusus ini biasanya digunakan untuk kebutuhan hotel dan restoran," ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Agung Hendriadi.
BACA JUGA: Target Bangun 5 Ribu Toko Tani, Kementan Gandeng PP Polri
Agung mengatakan ,kondisi penurunan impor secara drastis ini perlu diapresiasi sebagai pencapaian pembangunan pertanian di era pemerintahan Jokowi - JK.
Sangat tidak beralasan bila pengamat menjumlahkan nilai impor dari 2014 sampai dengan 2016 sebagai tolak ukur yang mengarah pada persepsi ketidakberhasilan pembangunan pertanian.
Setelah berhasil mencapai swasembada beras di 2016, pemerintah menargetkan swasembada jagung selambat-lambatnya tahun depan dan bawang putih pada 2019.
Lebih jauh lagi, Pemerintah juga optimis bahwa Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045.
Agung menyebutkan, upaya pemerintah untuk wujudkan swasembada pangan memang membutuhkan kebijakan dan program yang sistematis dan berkelanjutan.
Swasembada beras, misalnya tidak akan tercapai tanpa kerja keras dan kerja sama berbagai pihak.
Untuk meningkatkan produktivitas padi, Kementan melaksanakan program upaya khusus (UPSUS).
Dalam program ini, pemerintah memantau luas tambah tanam (LTT) padi di seluruh kawasan Indonesia setiap hari dengan mengoptimalkan peran arapat Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten, dan TNI.
“Sebelum adanya UPSUS, selama 16 tahun, Indonesia kerap dihadapkan pada permasalahan paceklik permanen yang terjadi karena luas tanam bulanan padi pada Juli sampai September hanya berada pada kisaran 500 ribu – 600 ribu hektare. Dalam program UPSUS, Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman telah melakukan terobosan dengan menjaga luas tanam bulanan padi pada Juli – September minimal 900 ribu hektare, sehingga sejak 2016 Indonesia sudah tidak dihadapkan permasalahan paceklik”, ucap Agung.
Program UPSUS yang dijalankan pemerintah ini berhasil meningkatkan produktivitas padi secara signifikan.
Pada 2015, produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 75,55 juta ton.
Angka ini meningkat 4,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 70,85 juta.
Sedangkan produksi pada 2016 lebih dari 79 juta ton.
Peningkatan produktivitas dengan didukung penyerapan gabah secara maksimal berimbas pada stok beras nasional.
Sesuai data yang dimiliki Bulog, saat ini stok beras kurang lebih sebanyak 1,7 juta ton. Stok tersebut dinilai sangat mencukupi kebutuhan beras nasional hingga akhir 2017.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak Kalangan Apresiasi dan Dukung Sektor Pertanian
Redaktur & Reporter : Natalia