jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati meminta setiap kementerian untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh anggaran yang dialokasikan dan dikucurkan atas nama pembangun daerah.
“Kan banyak nomenklatur kucuran APBN ke daerah-daerah. Mestinya harus dievaluasi secara komprehensif,” kata Enny Sri Hartati, saat berbicara pada Dialog Kenegaraan bertajuk “Lambatnya Serapan Anggaran 2015” di Pressroom DPR, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).
BACA JUGA: Ekonomi Melambat, LKPP Diminta Percepat Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Dialog yang digelar DPD RI dan disiarkan langsung melalui jaringan Pro3 RRI ini, juga menampilkan dua pembicara, yakni Anggota Komite IV DPD RI asal NTT, Adrianus Garu dan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa serta Rachmad Zein (Reporter RRI) sebagai moderator.
Lebih lanjut, Enny mengingatkan, evaluasi jangan hanya sebatas prosedur administrasi penggelontoran. Tapi harus diukur juga manfaat ekonomi dan sosial dari dana tersebut.
BACA JUGA: Sudah Banyak Importir Tekor
“Bisa dievaluasi dan diukur dari triwulan, tahunan dan lima tahunan,” katanya.
Kalau evaluasi dan tidak pernah diukur, menurut Enny, dana tersebut hanya akan menjadi ajang politis bagi para kepala daerah.
BACA JUGA: Pak Jokowi, Pliiss...Selamatkan Pengrajin Tahu Tempe
“Faktanya, selama ini kucuran APBN ke daerah-daerah hanya jadi rutinitas dan tidak pernah ada evaluasi. Jadi tidak heran banyak kabupaten yang sengaja memelihara status kabupaten miskin agar kucuran dana tersebut tetap mengalir,” kata Enny.
Menurut Enny, progress report terhadap penggunaan dan manfaat dana tersebut sangat penting bagi rakyat sebagai pemandu untuk menentukan pilihannya.
“Kalau ada petahana misalnya, dinilai tidak optimal menggunakan kucuran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) atau apapun namanya, dan daerah yang dia pimpin tidak lepas dari status daerah miskin, maka evaluasi tersebut akan signifikan bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya,” ujar Enny.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Klaim Ekonomi Lebih Baik Dari 1998, Jokowi Minta Deregulasi
Redaktur : Tim Redaksi