Indonesia Kembali ke Era Otoritarian Jika Pilih Capres Antikebebasan

Senin, 29 Januari 2024 – 18:58 WIB
Ilustrasi borgol untuk tersangka yang ditangkap polisi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pusat Riset EkoPol Indonesia Hendrawan Saragi menyatakan masyarakat harus jernih dalam menentukan pilihan di Pilpres 2024.

Menurut dia, pemilih harus memilih capres yang menjunjung kebebasan karena siapa pun yang akan memimpin Indonesia bakal berpengaruh pada demokrasi di masyarakat.

BACA JUGA: SBY: Rakyat tidak Suka Pemerintah yang Represif Otoritarian

Hendrawan menegaskan kekuasaaan politik mesti menjamin hak-hak kebebasan masyarakat.

"Tujuan dari kekuasaan politik ialah menciptakan masyarakat yang makmur dan melayani lebih baik daripada yang dilakukan oleh penguasa sebelumnya," kata Hendrawan dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Senin (29/1).

BACA JUGA: Jubir Anies Sebut Food Estate Cenderung Otoriter, Mirip Program China dan Uganda

Lebih lanjut Hendrawan mengatakan pemimpin ke depan juga harus bisa memanfaatkan kondisi geografis yang menguntungkan dengan mempertahankan kebijakan ekonomi yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, Hendrawan mengingatkan masyarakat menggunakan rasionalitas demi terpenuhinya hak kebebasan. Dia mewanti-wanti pemilih tidak salah pilih capres yang bisa membawa Indonesia menuju otoritarianisme.

BACA JUGA: Strategi Institute Gelar Diskusi Kudatuli 1996, Romo Benny Berharap Tak Ada Rezim Otoriter Lagi

"Pemimpin yang dipilih harus yang bukan otoriter. Ini adalah ciri yang pertama. Mereka yang otoriter akan tega melakukan apa saja untuk mencapai kekuasaan," lanjutnya. 

Menurut Hendrawan, pemimpin otoriter akan kerap mengintimidasi, merendahkan, dan menakuti pihak yang dianggap bersalah kepada pemerintah.

Selain itu, kata Hendrawan, pemimpin otoriter biasanya haus pujian dan akan mengalihkan tanggung jawab atas kesalahannya kepada pihak lain.

Hal lain yang menjadi sorotan Hendrawan ialah integritas capres. Menurut dia, pemilih jangan sampai salah pilih capres yang inkonsisten.

"Ketika awal pemilu mencalonkan dirinya dan mengatakan dirinya sebagai pemersatu, tetapi ketika sudah menjabat masih tetap melanjutkan perilaku sebagai politisi yang mewakili kepentingannya, berbuat menindas lawan yang tidak sependapat dengannya, hanya berfokus pada memperoleh kekuasaan bukanlah orang yang jujur," tuturnya.

Oleh karena itu, Hendrawan meminta masyarakat ikut berperan memajukan Indonesia dengan menggunakan hak pilih Pemilu 2014 pada 14 Februari nanti. 

"Masyarakat perlu melakukan sesuatu untuk kebaikan, tidak pernah menyerah untuk mendapatkan kebebasan dan kemakmuran dengan cara memilih pemimpin yang jujur dan tidak otoriter," ujar Hendrawan.(mcr8/jpnn.com)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Terbitkan Perpu Ciptaker, ART: Otoritarianisme Makin Nyata


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler