JAKARTA — Usai pertemuan dengan Duta Besar AS, Scot Marciel, Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Luar Negeri resmi mengajukan nota protes kepada dua media harian Australia, The Age dan Sidney Morning HeraldDua harian tersebut dinilai sudah memuat pemberitaan yang tidak mendasar kebenarannya dan dinilai sudah merugikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pemerintah Indonesia.
‘’Kita protes keras atas pemberitaan tersebut
BACA JUGA: Gempa 8,9 SR, Tsunami Guncang Jepang
Indonesia akan mengajukan surat protes kepada dua surat kabar Australia terkait masalah WikileaksBACA JUGA: Menlu Tuding Pemerintah AS Ceroboh
Selain mengajukan nota protes ke dua harian Australia tersebut, Pemerintah RI juga akan melayangkan nota protes ke Pemerintah AS
BACA JUGA: Kedubes AS: Ini Publikasi Tidak Bertanggungjawab
Kebenaran isi kawat diplomatik yang diduga bocor tersebut, harus bisa dipertanggungjawabkan.‘’Hari ini melalui Dubes AS, Pemerintah AS memang sudah memberikan klarifikasiNamun nanti tetap kita mintakan lagi ketegasannyaSedangkan pada dua media tersebut, kami menuntut mereka untuk memberikan penjelasan soal sumber berita,’’ tegas Marty.
Sementara itu, meski disebutkan sangat kaget dengan pemberitaan di dua media asing yang memojokkan dirinya dan tokoh-tokoh penting lainnya, agenda Presiden SBY tetap berjalan seperti biasaDi Istana Negara, Presiden SBY menerima utusan Khusus Perdana Menteri Malaysia dan Ketua World Islamic Economic Forum (WIEF), Tun Musa Hitam, Sekjen WIEF, Tan Sri Fuzi Abdul Razak, Penasihat Internasional WIEF, Tanri Abeng dan Konsultan WIEF, Raymond Siva.
Tampak mendampingi SBY, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Agama Suryadharma Ali, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Tengku Faizasyah.
Presiden belum dijadwalkan untuk memberikan tanggapan perihal pemberitaan di dua harian Australia tersebutNamun bukan tidak mungkin, dalam waktu dekat hal tersebut akan dilakukan, termasuk meluruskan kembali setiap tuduhan yang disampaikan kepada pemerintahannya.’’Kemungkinan itu bisa saja dalam waktu dekat,’’ kata juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Obral Janji Referendum
Redaktur : Tim Redaksi