Indonesia Rawan Rangkap Jabatan Publik

Selasa, 06 Juni 2017 – 20:06 WIB
ILUSTRASI. Foto: Pixabay.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Advokasi Pusat Studi Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menyayangkan banyaknya pejabat negara rangkap jabatan pada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini merupakan persoalan serius yang perlu segera ditangani. Apalagi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah sangat jelas melarang pelaksana pelayanan publik atau aparatur sipil negara rangkap jabatan.

BACA JUGA: Kok Dibiarkan Pejabat Negara Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN?

"Kalau ingin rangkap jabatan maka salah satu jabatannya harus dilepas. Karena tidak boleh 'dua kaki'," ujar Oce pada diskusi yang digelar di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (6/6).

Oce menilai rangkap jabatan sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan komisaris BUMN bakal menimbulkan konflik kepentingan. Bahkan dikhawatirkan dapat menimbulkan tindakan koruptif dan kolusi.

BACA JUGA: Menhub Minta 2 BUMN ini Bangun Rumah Kita

"Rangkap jabatan juga berpotensi menimbulkan jual beli pengaruh. Ini kan sudah banyak kasusnya. Misalnya, jual beli pengaruh pada pengadaan proyek-proyek yang nilainya ratusan triliun. Jadi kondisi-kondisi ini harus segera diantisipasi,” ucapnya.

Data Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebelumnya memperlihatkan dari 541 jabatan komisaris di sejumlah BUMN, terdapat 222 jabatan komisaris yang dirangkap oleh pelaksana pelayanan publik.(gir/jpnn)

BACA JUGA: Wow, Gaji Direksi Jasa Marga Sebegini Besarnya

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Harus Bantu Selesaikan Sengketa Panas Bumi


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler