jpnn.com, BALI - Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah sampah yang sudah beberapa kali viral di dunia maya.
Terutama terkait masalah sampah plastik di laut. Menurut Vivien, pemerintah sudah menerapkan berbagai cara untuk menekan masalah sampah.
BACA JUGA: Pertemuan Negara ASEAN, Indonesia Sampaikan Fokus Bersihkan Sampah Laut
Dimulai dengan diterbitkannya Perpres No.83 Tahun 2018. Perpres itu dikeluarkan akhir 2017 lalu.
"Presiden Joko Widodo juga telah membentuk tim koordinasi penanganan sampah laut dengan koordinatornya Menko Maritim dan Ketua Harian Menteri KLHK Siti Nurbaya sementara sekretarisnya saya sendiri. Di dalamnya ada 13 kementerian dan lembaga yang menjadi tim penanganan sampah laut itu," ujar Vivien usai membuka secara resmi kegiatan High Level Seminar on Sustainable Cities ke 10 di Nusa Dua di Bali, Senin (21/1).
BACA JUGA: Indonesia jadi Tuan Rumah HLS On Sustainable Cities se-ASEAN
Semua instansi dan lembaga dilibatkan untuk menangani masalah sampah ini selain KLHK. Di antaranya Kementerian PU, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan hingga Kementerian Agama.
“Masalah sampah adalah masalah pemberdayaan masyarakat. Kalau kita keroyok bareng-bareng kita bisa menyelesaikan itu. Dan kita harus optimistis,” tegas Vivien.
BACA JUGA: Bahan Daur Ulang untuk Kapstok
Melalui upaya itu, kata Vivien, diharapkan pada 2025 Indonesia bisa menurunkan 70 persen sampah yang masuk ke laut.
Target itu disusun berdasarkan Perpres 97 Tahun 2017 tentang kebijakan strategi pengelolaan sampah. Di situ ada target penanganan sampah per tahun.
"Baseline-nya kami menggunakan asumsi per orang itu menghasilkan sampah 0,67 kg per hari sehingga target pengurangan dan penanganan itu diambil dari perhitungan seperti itu sehingga tahun 2017 diperkirakan mencapai 65,7 juta ton per tahun. Kalau kita tidak ada upaya penanganan maka itu semua akan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau bahkan ada yang dibuang ke lingkungan," imbuhnya.
Karena itu, Vivien juga meminta kesadaran semua pihak, tidak hanya instansi pemerintah semata dalam upaya selesaikan masalah sampah.
"Penanganan sampah itu juga tergantung dari kesadaran kita masing-masing untuk mengurangi produksi sampah. Mengurangi penggunaan bahan plastik sekali pakai. Plastik kan tidak mudah terurai sehingga akan merusak lingkungan. Berhenti pemakaian kantong plastik, gunakan tas belanja. Ganti sedotan plastik dengan yang terbuat dari bambu, dari hal-hal seperti itu," Vivien.
Selain itu, KLHK terus mendorong kota-kota di Indonesia untuk menangani pengurangan sampah.
Sejumlah daerah di Indonesia bisa mencontoh penanganan sampah di Surabaya, Bandung, Bogor, Bali, Banjarmasin, dan Balikpapan.
Termasuk upaya sejumlah daerah yang mulai membentuk Bank Sampah untuk pengelolaan.
Untuk mendorong pengelolaan sampah kota, KLHK juga mberi penilaian melalui pemberian penghargaan Adipura.
"Penilaian Adipura menggunakan Jakstrada. Jakstrada itu kebijakan daerah dari mandat Perpres yang telah diterbitkan. Jadi ada Jakstranas sebagi target nasional yang harus di-back Jakstrada dari daerah-daerah untuk menyusun program untuk kemudian dinilai di pusat," sambung Vivien.
Melalui Adipura itu, KLHK terus membantu daerah-daerah untuk menyusun Jakstradanya sebagai perbaikan acuan pengelolaan sampah yang diharapkan bisa berkontribusi pada Jakstranas.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Solusi Jitu Untuk Tangani Masalah Sampah Plastik
Redaktur & Reporter : Natalia