jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan memperkirakan Indonesia tak lagi memiliki cadangan minyak bumi sepuluh tahun mendatang.
Menurutnya, cadangan minyak bumi saaat ini hanya tersisa 2,4 miliar barel.
BACA JUGA: Tim Kompol Sahlan Tangkap 2 Penambang Ilegal Minyak Bumi di Jambi
Untuk itu, Mamit menilai Indonesia perlu segera menemukan sumber cadangan minyak baru yang besar.
Namun, untuk menemukan cadangan minyak baru butuh investor yang mau menggelontorkan dana.
BACA JUGA: DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemutahiran Data Penerima BLT Subsidi BBM
Mamit lantas menyarankan agar segera disahkan undang-undang minyak dan gas yang baru.
"Undang-Undang Migas yang baru harus segera disahkan. Revisi Undang-Undang Nomor 22/2001 tentang Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) jadi kunci investasi hulu Migas," ujar Mamit.
BACA JUGA: Pembatasan BBM Subsidi Sangat Mendesak, Pemerintah Diminta Lakukan Ini
Dia menyatakan pandangannya pada diskusi yang digelar Jakarta Journalist Center, di Jakarta, Senin (19/9).
Diskusi kali ini mengangkat tema 'Subsidi Tepat Sasaran: Rakyat Senang, APBN Aman'.
Mamit meyakini dengan investasi yang mudah, maka kemungkinan Indonesia menemukan cadangan minyak makin terbuka lebar.
Dia juga berharap agar pemerintah menyiapkan aturan yang fleksibel.
"Dengan menyiapkan aturan yang fleksibel, maka dapat meningkatkan produksi dan cadangan minyak, sehingga akan didapatkan cadangan migas untuk ke depan," ucapnya.
Mamit lebih lanjut mengatakan Indonesia memiliki sejumlah cekungan yang berpotensi menyimpan cadangan migas.
Namun, untuk mengeksplorasi cekungan tersebut butuh biaya yang besar.
"Indonesia punya 16 cekungan yang belum dieksplorasi."
"Namun, mayoritas berada di timur Indonesia dan di laut dalam, sehingga membutuhkan high cost," katanya.
Sementara itu terkait subsidi BBM, Mamit menilai lebih baik dialihkan ke sejumlah hal seperti transportasi umum dan fasilitas kesehatan.
Pemerintah baru-baru ini mengambil kebijakan mengurangi subsidi BBM.
Untuk membantu masyarakat kurang mampu, pemerintah lantas menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT).
Dalam diskusi kali ini turut hadir Yustinus Prastowo selaku staf khusus Menkeu Sri Mulyani dan Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang