Industri Batam Tolak Kenaikan TDL

JAKARTA - Kalangan industri dan bisnis di Batam menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 14,8%Ditengah krisis ekonomi global kenaikan TDL tersebut dinilai tidak tepat karena menyebabkan ongkos produksi industri dan bisnis melonjak.Sekretaris Tim Advokasi Kadin Untuk Kepulauan Riau Irmansyah mengatakan, kenaikan TDL tersebut kontraproduktif di saat krisis ekonomi global saat ini

BACA JUGA: Sinar Mas Tunggu Akuisisi Century

Kalangan bisnis dan industri di Batam akan melakukan efisiensi, karena biaya pokok produksi melonjak.

"Sektor industri dan bisnis mulai memikirkan pemutusan kontrak sebagian karyawan, terkait kenaikan TDL tersebut," katanya, disela-sela acara Rakornas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 2008, Jakarta, Selasa (18/11).
Irmansyah menambahkan, sejak awal kenaikan TDL sebesar 14,8% tersebut tidak disetujui pengusahaKenaikan sebesar itu menimbulkan efek negatif untuk industri sekitar 53,8%

BACA JUGA: Segera Reformasi IMF dan Worldbank

Pengusaha menganjurkan agar PLN Batam menaikkan hanya sekitar 10%Anjuran tersebut sudah memperhitungkan daya saing pengusaha terhadap industri dan bisnis di negara tetangga Singapura

BACA JUGA: PLN Sedang Persiapkan Lahan Batubara

"PLN telah bertindak sepihak dengan menaikkan TDL tersebut," katanya.

Penyediaan listrik di Batam dikelola oleh PT Pelayanan Listrik Nasional yang didukung empat perusahaan swasta, yakni PT Mitra Energi Batam, PT Dalle Energi Batam, PT Indomatra Power, dan PT Surya Citra Energindo.Pada kesempatan yang sama Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar mengatakan, kenaikan TDL sebesar itu sangat wajar, mengingat biaya produksi listrik di Batam lebih rendah dari nilai jual listrik ke pelanggan.

Sementara Irmansyah menilai, sebaiknya penyediaan listrik di Batam dikembalikan pada PLN PerseroanHarga jual listrik PLN bisa lebih murah dari yang dijual pihak swastaJika tidak, kondisi investasi bisnis dan industri di Batam akan terpuruk.(wid)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PLN Turunkan Penjualan Obligasi