jpnn.com, JAKARTA - Chairman Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengatakan saat ini salah satu sektor yang bisa membantu perbaikan ekonomi adalah industri siber tanah air.
Mengacu pada data 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp 253 triliun.
BACA JUGA: Pratama: Kita Harus Mandiri di Teknologi Luar Angkasa, Energi Terbarukan dan Internet
Diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 330,7 triliun di 2021 seperti disebut Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI.
“Pada Situasi pandemi saat ini, pemulihan ekonomi lewat inovasi teknologi tidak bisa hanya bergantung pada BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) saja. Lembaga negara maupun swasta lainnya juga harus didorong turut membantu inovasi teknologi serta riset,” terang Pratama, Selasa (17/8) dalam keterangannya menanggapi arahan Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI.
BACA JUGA: Industri Siber Bisa Membantu Lompatan Ekonomi Besar Seperti Ajakan Jokowi
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan di usia yang ke-76 ini Indonesia harus bergeser dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Presiden Jokowi juga meminta BPPT menjadi otak pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Pratama menambahkan selain BPPT ada juga Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertugas melakukan riset untuk menyediakan berbagai data.
BACA JUGA: Website Presiden Ukraina kena Serangan Siber, Rusia Dalangnya?
Misalnya, mengenai perkiraan apa saja dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia baik saat ini maupun beberapa tahun mendatang.
Selain itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga bisa membantu meningkatkan kerja sama riset global dan salah satu fokusnya pada ekonomi digital.
“Dengan inovasi dan riset, pada akhirnya kita berharap agar berbagai kebutuhan masyarakat semakin terjangkau karena dipenuhi pasar dalam negeri. Contoh kasus biaya PCR (polymerase chain reaction), di kita masih mahal karena memang sebagian besar masih impor,” terang pria asal Cepu, Jawa Tengah, ini.
Dia menambahkan kolaborasi kampus dan industri dalam negeri, baik BUMN maupun swasta menjadi sangat penting.
Banyak inovasi brilian dari mahasiswa maupun dosen di kampus yang produknya perlu didorong agar bisa ke level mass production.
"Industri bisa berkolaborasi dengan kampus, dengan membiayai riset dan beasiswa kemudian hasil produknya bisa dibuat mass production. Pada akhirnya akan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri,” paparnya.
Pratama menggarisbawahi saat ini salah satu industri yang bisa berkembang dengan cepat adalah industri siber.
Menurutnya, industri siber tidak memerlukan infrastruktur seperti pabrik dengan tanah yang luas sehingga bisa mengurangi biaya investasi.
Seharusnya hal ini bisa didorong oleh pemerintah sejak di awal, sebagai solusi digital buatan anak negeri yang harus ditingkatkan.
Contoh sukses industri siber tanah air sudah sangat banyak seperti Tokopedia, Bukalapak, Gojek, dan lain sebagainnya.
"Dengan memenuhi kebutuhan siber di dalam negeri, Indonesia bisa melakukan perbaikan ekonomi di tengah pandemi maupun pascapandemi. Namun syaratnya jelas pemenuhan kebutuhan infrastruktur siber harus dipenuhi, penguatan SDM dan riset teknologi juga harus diprioritaskan”, terangnya.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga harus bekerja lebih keras dalam rangka mengamankan wilayah siber Indonesia guna mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi digital nasional.
“Salah satunya yaitu berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan siber di Indonesia baik swasta maupun institusi negara dalam melakukan pengamanan siber untuk menghindari pencurian data di masa yang akan datang,” imbuhnya.
Dia menambahkan pada dasarnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur siber, penguatan SDM dan riset teknologi harus disuplai oleh ekosistem siber dalam negeri.
Misalnya, dari berbagai platform digital yang umum dipakai dari email, medsos, solusi digital lainnya yang langsung menyasar masyakarat maupun kebutuhan negara.
Perangkat lunak untuk keamanan khususnya di dalam era digital, juga sangat penting lahir dari dalam negeri, serta juga pusat data.
“Kita nanti ada momentum UU Perlindungan Data Pribadi yang nantinya akan membutuhkan banyak SDM maupun teknologi yang harus diimplementasikan agar tidak melanggar UU dan mendorong keamanan siber. Seharusnya ini juga disediakan sebagian besar oleh SDM dan produk anak bangsa. Pada akhirnya perputaran uang akan membantu perbaikan ekonomi nasional,” pungkas Pratama. (boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy