jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono berharap pemerintah bekerja lebih keras menjaga stabilitas harga pangan nasional agar daya beli masyarakat terus stabil.
Dia juga meminta pemerintah memerhatikan nasib para pedagang pasar yang harus mengeluarkan biaya operasional lebih besar akibat inflasi.
BACA JUGA: APPSI Mendukung Jokowi Melarang Ekspor CPOÂ
"Kami Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) meminta pemerintah untuk segera turun tangan menekan inflasi yang diprediksi akan terus meroket. Inflasi yang meroket imbas dari kebijakan pemerintah menaikan harga BBM beberapa waktu lalu," Kata Sudaryono di Jakarta, Senin (3/10)
Sebab, tekan Sudaryono, bila hal tersebut tak segera dicarikan jalan keluar maka akan memberatkan masyarakat, terutama kelas menengah bawah. Kata dia, kelompok masyarakat ini akan lebih mudah masuk ke jurang kemiskinan.
BACA JUGA: Omzet Pedagang Pasar Tergerus, APPSI: Pemerintah Harus Jadi Aggregator
"Masyarakat bawah memang sangat rentan. Termasuk pedagang pasar juga yang paling terdampak atas kenaikan inflasi ini," ujarnya.
Lebih jauh Sudaryono menuturkan, kenaikan inflasi ini membuat daya beli masyarakat anjlok. Anjloknya daya beli ini karena hampir semua kebutuhan pokok naik tajam. Bahkan harga bahan pokok itu naik sejak awal isu kenaikan BBM itu muncul ke permukaan.
BACA JUGA: Menpan-RB Azwar Anas Bersama APPSI, Apeksi, & Apkasi Cari Formula Tenaga Non-ASN
"Bayangin semua harga sudah naik sejak awal isu BBM naik. Telur saja harganya tembus di angka Rp30 ribuan lebih. Nah kalau ini tidak segera dicarikan solusi maka rakyat akan semakin menderita," katanya.
Dengan demikian, Sudaryono meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera memerintahkan jajarannya menyelesaikan permasalahan ini. Dia yakin apabila hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan ditemukan jalan keluar nya.
"Saya memohon Pak Presiden Jokowi segera perintahkan jajarannya. Karena saat ini teman-teman saya yang ada di pasar sudah banyak mengeluhkan hal ini," ujarnya.
Selain itu, Sudaryono juga menegaskan bahwa APPSI siap bekerjasama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan Daerah untuk terus memastikan keterjangkauan harga, sehingga daya beli masyarakat terus terjaga ditengah kenaikan harga BBM bersubsidi ini.
"Saat ini Pandemi sudah mereda, tapi kedatangan pengunjung ke pasar masih belum membaik juga. Sekarang pasar sudah sepi mulai dari jam dua siang, padahal masih banyak barang yang belum habis terjual. Ini menunjukkan daya beli masyarakat sudah mulai menurun, ini yang harus kita waspadai bersama," Imbuhnya.
Menurutnya, gerak cepat menjaga stabilitas komoditas strategis ini harus dibarengi komitmen kepala daerah dengan memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan kinerja Satgas pangan untuk menjaga stabilitas pangan serta melakukan intervensi kebijakan yang diperlukan.
“Gubernur, bupati, dan wali kota juga harus memperkuat TPID dan menjaga stabilitas pangan dari inflasi volatile food. Hal itu untuk menjamin stabilitas ketersediaan bahan pokok serta harganya yang semakin terjangkau,” Imbuhnya.
Adapun inflasi Indonesia diperkirakan akan melonjak pada September 2022. Hal imbas imbas sebagai imbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi.
Bank Indonesia memproyeksikan inflasi pada September 2022 tembus di angka 5,88? secara tahunan (years on years/yoy). Tentunya angka ini lebih tinggi dibanding sebelumnya pada Agustus yang mencapai 4,69 persen yoy.
"Kami melakukan tracking sesuai survei pemantauan harga. Bulan ini inflasinya sekitar 5,88 persen, sumbernya mostly (terutama) kenaikan bensin," ujar Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Wahyu Agung Nugroho kemarin. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif