jpnn.com, JAKARTA - Praktisi keamanan siber Pratama Persadha berharap keberadaan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bisa mengurangi berbagai serangan ke situs-situs instansi pemerintah. Menurut dia, lembaga yang dibentuk dengan Peratuan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 itu harus secepatnya bekerja.
Pratama mengatakan, ada hikmah dari serangan ransomware WannaCry. Yakni membuat pemerintah mau tidak mau mempercepat pembentukan BSSN yang sebenarnya sudah digodok bertahun-tahun lalu.
BACA JUGA: DPR Dorong Badan Siber Segera Bersinergi
“Kami apresiasi pembentukan BSSN. Selain karena serangan ransomware WannaCry, saya yakin pemerintah berhitung dengan tren hacktivist saat ini," katanya, Minggu (4/6).
Dia menambahkan, beberapa kejadian di awal sampai pertengahan tahun membuktikan bahwa situs milik pemerintah sangat rentan menjadi sasaran para peretas yang ingin menyuarakan aspirasi politik mereka. Chairman lembaga Communication and Information System Security Research Center itu menjelaskan, BSSN memang akan menjadi tumpuan utama pemerintah dalam menanggulangi serangan siber di tanah air yang terus meningkat.
BACA JUGA: DPR Akan Pastikan Badan Siber Tak Melanggar Privasi Warga
Dia lantas memerinci tugas BSSN. Antara lain pada identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, hingga diplomasi siber.
Selain itu, BSSN juga menangani pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber. “Melihat tugas dan fungsi BSSN, memang praktis semua urusan siber ada pada BSSN," katanya.
BACA JUGA: Badan Siber dan Sandi Nasional Segera Dibentuk, Bisa Blokir Akses Medsos
Untuk itu pula Pratama mengharapkan BSSN melahirkan model keamanan siber yang harus direalisasikan oleh instansi pemerintah dan sektor penting swasta. "Jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti situs Revolusi Mental yang langsung down diretas beberapa saat setelah di launching,” jelas dia.
Pratama juga menegaskan, BSSN ini harus diisi SDM mumpuni. Sebab, jangan sampai BSSN yang punya tugas penting bagi keamanan negara hanya dijadikan tempat bagi-bagi posisi.
Menurut Pratama, dirinya tak meragukan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di Lembaga Sandi Negara, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo ataupun Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII). Namun, katanya, pejabat di BSSN harus menguasai persoalan.
“Tidak kalah penting, para pimpinan BSSN nanti harus dipilih sesuai kompetensinya. Karena urusan keamanan siber ini berat dan memerlukan tanggung jawab 24 jam,” jelasnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenkominfo Harus Lebih Galak Perangi Hoaks
Redaktur & Reporter : Boy