jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Pemerhati Pangan (MAPPAN) mengapresiasi rencana pemerintah membuka lahan untuk persawahan dalam rangka mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat pandemi penyakit virus corona 2019 (COVID-19).
Menurut Ketua Umum MAPPAN Wignyo Prasetyo, langkah pemerintah itu tak hanya strategis di masa pandemi, tetapi dalam jangka panjang juga penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
BACA JUGA: Panen 97,24 Ha Lahan Cetak Sawah Baru di Mukomuko
Wignyo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas tentang antisipasi kebutuhan bahan pokok pada Selasa lalu (28/4) telah memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lahan baru untuk persawahan. Salah satu pentolan sukarelawan pendukung Jokowi di Pilpres 2019 itu mengatakan, pandemi COVID-19 telah menimbulkan defisit bahan pangan karena mobilitas logistik juga terbatas.
“Pandemi ini sudah mulai membuat goncang tatanan sosial ekonomi, sosial dan politik, ketersediaan bahan pokok minim dengan keterbatasan mobilisasi barang. Jadi apa yang diinstruksikan Presiden Jokowi untuk membuka lahan sawah baru tampaknya telah dipikirkan matang sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19 yang bakal menimbulkan terjadinya kerawanan pangan dalam waktu yang cukup panjang ke depan,” ujar Wignyo melalui layanan pesan, Kamis (30/4).
BACA JUGA: Kementan Agresif Cetak Sawah Baru, Kemandirian Pangan Cepat Terealisasi
Namun, Wignyo juga menegaskan soal hal yang tak boleh dikesampingkan dalam pembukaan lahan untuk persawahan. Aktivis Komite Penggerak Nawacita (KPN) itu mewanti-wanti pelaksana pembukaan lahan persawahan tidak mengubah kawasan tangkapan air.
Menurut Wignyo, air sangat dibutuhkan dalam pertanian, apalagi persawahan. Oleh karena itu dia mendorong perbaikan tata kelola air dan pengintegrasian pertanian di lahan basah.
BACA JUGA: Komite Penggerak Nawacita Minta Jokowi Antisipasi Krisis Pangan
“Dengan perbaikan praktik pengelolaan air yang disertai pengintegrasian pengelolaan lahan basah ke dalam kawasan pertanian, ketahanan pangan jangka panjang pun akan terjamin dan keanekaragaman hayati juga meningkat,” ulas Wignyo.
Selain itu Wignyo juga mendorong pemerintah segera memberdayakan lahan rawa. Sebab, ketersediaan air untuk lahan rawa lebih terjamin.
“Optimalisasi lahan rawa sangat strategis karena potensial untuk menekan defisit beras yang biasanya terjadi pada bulan September hingga November. Pasokan produksi beras dari lahan rawa mengalami puncaknya terutama pada bulan Agustus-Oktober,” paparnya.
Namun, Wignyo mengharapkan Kementerian BUMN tidak mengulangi kegagalan proyek cetak sawah pada era pemerintahan sebelumnya. Dia mewanti-wanti pihak mana pun tidak bertindal lancung demi mengambil keuntungan dari program itu.
“Tentu saja instruksi presiden ini harus dilakukan dengan amanah, kegagalan mencetak lahan di periode sebelumnya harus menjadi pelajaran. Dalam situasi krisis seperti sekarang ini jangan ada lagi orang yang sekadar mengambil kesempatan, memperkaya diri dan kelompoknya,” pungkas Wignyo.
Lebih lanjut Wignyo mengatakan, KPN yang notabene gabungan beberapa organ sukarelawan pendukung Jokowi telah menginisiasi lumbung pangan di Kampung Siaga COVID-19. “Warga di Kampung Siaga COVID-19 sangat merasakan kehadiran lumbung pangan,” pungkasnya.(ara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni