jpnn.com - SURABAYA - Peralihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi sudah menghitung hari. Tinggal 12 hari lagi.
Namun, hingga kini belum ditemukan cara agar Surabaya bisa tetap menggratiskan biaya pendidikan SMA/SMK.
BACA JUGA: 476 Mahasiswa Belum Lengkapi Syarat Pencairan Dana Bantuan
Jika solusi tidak segera diambil, siswa tak mampu yang terancam putus sekolah bisa melonjak.
Kekhawatiran itu sedang merundung para wali murid. Sebut saja Sumarti, penghuni Blok J Rusunawa Sumbo, Simolawang, Surabaya.
BACA JUGA: Dalami Obat Herbal untuk Cegah Kanker
Putri keduanya, Fazira Kusuma Wardani, kini bersekolah di jurusan tata busana SMKN 6 Surabaya.
Selama ini, biaya sekolah Fazira, papar Sumarti, gratis.
BACA JUGA: Belum Ada Kepastian SMA/SMK Gratis
Dia hanya mengeluarkan uang saat mendaftarkan sang anak serta membayar kebutuhan alat-alat sekolah seperti seragam dan buku.
"Tapi, ndak tahu lagi kalau tahun depan tidak gratis," katanya.
Perempuan yang akrab dipanggil Menik itu sudah punya bayangan susahnya menyekolahkan Fazira jika SMK tidak lagi gratis.
Selain Fazira, anak pertamanya bersekolah di SMK Wahid Hasyim, Sidotopo. Menik harus membayar Rp 125 ribu hingga Rp 180 ribu per bulan.
"Itu pun sudah dikurangi setengah karena saya pakai SKTM (surat keterangan tidak mampu, Red)," tutur Menik.
Menik setiap bulan hanya mampu menghasilkan Rp 200 ribu dari pekerjaan tidak tetap.
Kalau biaya pendidikan SMA/SMK tidak gratis tahun depan, Menik harus menanggung beban dobel. "Saya tetap harus bisa lanjutkan (sekolah, Red) Fazira sampai selesai," katanya.
Menurut Maliki dari Satgas Ikatan Pekerja Sosial Kecamatan (IPSM) Simokerto, di Rusunawa Sumbo terdapat hampir seratus siswa yang bersekolah di SMA/SMK. Separonya besekolah di SMA dan SMK negeri. "Berarti ada puluhan anak di lingkungan ini yang terancam putus sekolah," kata Maliki.
Di antara warga rusunawa (rumah susun sederhana sewa) tersebut, tidak ada yang berpenghasilan besar.
Penghasilan paling besar Rp 1 juta bagi mereka yang bekerja di pabrik.
"Sisanya tidak tetap," terang dia.
Saat ini terdapat 126.178 siswa SMA/SMK di Surabaya. Dari proses mitra warga untuk siswa dari keluarga tidak mampu, jumlahnya 5 persen.
Namun, kenyataannya, saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) pertengahan tahun ini jumlah peserta mitra warga melebihi kuota.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti menerangkan, peserta mitra warga mencapai 10 persen.
Jumlahnya lebih dari 12 ribu siswa.
"Bahkan, di SMKN 10, jumlah peserta mitra warga mencapai 12 persen," ucapnya.
Komisi D menjadi salah satu tim yang ditunjuk untuk merumuskan formulasi agar biaya pendidikan SMA/SMK bisa tetap gratis.
Selain itu, ada tim dari Bagian Hukum Pemkot Surabaya dan Biro Hukum Pemprov Jatim.
Namun, masing-masing ternyata belum merumuskan formulasi yang memungkinkan.
Belum ada pertemuan antara pemprov dan Pemkot Surabaya.
Tim tersebut makin dikejar waktu. Sebab, APBD Surabaya harus disahkan akhir Desember ini.
Jika belum ditemukan formulasi, anggaran bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) sebesar Rp 180 miliar tidak bisa dialokasikan.
Reni menjelaskan, pemkot harus berpikir realistis. Saat ini yang sangat membutuhkan bantuan ialah siswa tidak mampu.
Menurut dia, wali kota harus menggaransi 12 ribu siswa tak mampu tersebut apabila tidak ada jalan keluar.
"Yang paling penting, kan mereka harus bersekolah," ujar politikus PKS tersebut.(tau/sal/puj/c11/git/flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siswa Kelas XII Risau, Polemik UN Harus Segera Diakhiri
Redaktur : Tim Redaksi