jpnn.com - JAKARTA – Polemik seputar pelaksanaan Ujian Nasional (Unas) 2017 harus segera diakhiri.
Pasalnya perbedaan suara yang terjadi di internal pemerintah, menimbulkan banyak spekulasi. Hal ini justru beresiko mengorbankan para siswa yang kini duduk di kelas 6, IX dan XII.
BACA JUGA: Gaji Guru Honorer Belum Ada Kepastian
Guru SMA Negeri 1 Mojosari, Mojokerto Mokhammad Sam’un Hadi menyampaikan, hampir setiap hari murid-murid yang duduk di kelas XII mempertanyakan kejelasan ini. Mereka risau soal nasib mereka yang harus ditentukan dalam beberapa bulan ke depan.
”Berita yang santer adalah tidak ada Unas. Semua sudah mendengar itu. Tapi ada pernyataan beda lagi dari Pak JK (Jusuf Kalla,red). ini yang bikin bingung,” ungkapnya pada Jawa Pos, kemarin (17/12).
BACA JUGA: Asah Kepekaan Siswa Jadi Reporter Lewat Backpacker Traveler
Ketidakjelasan ini diakuinya berimbas pada semangat siswa dalam proses belajar. Biasanya, di sekolah selalu diadakan tambahan belajar untuk menghadapi Unas.
Saat ini, kegiatan itu sudah berjalan. Namun, masih tarik ulur ini membuat siswa jadi kepikiran dan menyebabkan semangat mereka merosot.
BACA JUGA: Pemda Diminta Tingkatkan Sinergi dengan DPRD terkait Anggaran Pendidikan
”Kejelasan ini sangat penting. Apalagi waktu sudah dekat tapi siswa masih bingung soal ada atau tidak,” keluh guru mata pelajaran Kimia itu.
Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Prof Dr H Arief Rachman turut mendorong agar pemerintah segera bersikap.
Menurutnya, memang tak jadi persoalan bila ada beda pendapat di internal pemerintah. Namun, tak boleh berkepanjangan. Apalagi, Unas sudah dekat.
”Tidak apa-apa. Pak JK memiliki pendapat sendiri. Ini juga bagus karena memang alasannya agar siswa memiliki semangat untuk terus memperbaiki dan berprestasi,” ungkapnya.
Tapi, lanjut dia, masalahnya adalah saat adanya permintaan untuk terus berprestasi ini belum didukung dengan fasilitas yang memadai.
Karenanya, dia mengusulkan agar ujian akhir ini dilakukan ditingkat sekolah sesuai dengan fasilitas dan kondisi sekolah.
”Ini namanya ujian standar norma. Kalau Unas yang sekarang dengan standar ujian untuk seluruh Indonesia, istilahnya ujian standar mutlak. Ini tidak masalah, asal jangan dijadikan syarat lulus atau tidak. Karena Unas seharusnya untuk pemetaan sehingga bisa diketahui mana yang harus diperbaiki, kualitas sekolah kah, guru kah atau lainnya,” papar Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu.
Saat ini, menurutnya, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah berusaha menyatukan keduanya.
Hal ini dinilainya bagus. Karena memang sudah waktunya untuk melakukan perbaikan setelah diketahui hasil pemetaan. (mia/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenag Genjot MAK agar Lulusan Aliyah Bisa Bersaing
Redaktur : Tim Redaksi