jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan, penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 harus menjadi tanggung jawab bersama. Terutama pemerintah dan partai politik, agar demokrasi dapat benar-benar terlaksana dengan baik.
"Khusus terhadap para kepala daerah di daerah-daerah yang menggelar pilkada, dilarang melakukan penggantian pejabat. Kecuali ada izin dari menteri. Ini merupakan amanat UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (10/1).
BACA JUGA: Fadli Zon: Lembaga Negara Harus Netral
Tjahjo juga meminta para kepala daerah membentuk desk pilkada, khususnya dalam upaya identifikasi dan cegah dini potensi masalah yang akan timbul selama penyelenggaraan Pilkada 2018 berlangsung.
"Pemda perlu sedini mungkin mempersiapkan calon pelaksana tugas yang berasal dari aparatur sipil negara provinsi, untuk menjadi Plt bupati/wali kota di daerah yang kepala daerahnya maju bersama dalam Pilkada 2018," ucap Tjahjo.
BACA JUGA: 105 Daerah Belum Siapkan Anggaran Pengamanan Pilkada
Sementara itu khusus terhadap penyelenggara Pilkada, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini berharap mengedepankan kecermatan, demi menghindari adanya kecurangan.
Terutama terkait data pemilih, jangan sampai ada masyarakat kehilangan hak pilih karena itu merupakan hak konstitusi warga negara.
BACA JUGA: Kemendagri Sudah Jaring Kandidat Pj-Pjs Kepala Daerah
"Harus ada jaminan hak-hak konstitusi masyarakat terjaga dan terakomodir dalam penyelenggaraan pilkada," pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diprediksi Ada Jenderal Polisi Maju Pilpres 2019
Redaktur & Reporter : Ken Girsang