jpnn.com, JAKARTA - Direktur EmrusCorner Emrus Sihombing menolak pandangan bahwa penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) PG setelah melihat hasil praperadilan Setya Novanto.
Menurut Emrus, pandangan tersebut bisa menimbulkan spekulasi makna bahwa seolah ada relasi sosiologis antara PG dengan perilaku SN yang diduga terlibat tindak pidana korupsi kasus e-KTP.
BACA JUGA: Mekeng Ingin Munaslub Golkar Digelar 15-17 Desember
Emrus mengatakan pandangan tersebut perlu direnungkan mendalam. Sebab, pesan komunikasi politik yang dilontarkan aktor politik sebenarnya sekaligus menjelaskan posisi politiknya dalam suatu "pertarungan" politik. Dengan kata lain, pesan komunikasi politik sarat dengan muatan kepentingan politik.
Menurut Emrus, seharusnya Munaslub tidak boleh dikaitkan dengan hasil praperadilan Novanto. Sejatinya Munaslub harus dilihat sebagai kebutuhan memperbaiki citra Partai Golkar karena penilaian masyarakat yang kurang produktif yang bertebar di berbagai sosial media dan ekektabilitas yang menurun berdasarkan hasil survei oleh sebuah lembaga pekan ini.
BACA JUGA: Yorrys: Idrus Tuh Siapa Minta Restu Presiden dan Wapres?
“Dari aspek komunikasi pemasaran politik, munaslub yang menghasilkan tim kepemimpinan baru sebagai titik awal yang sangat baik me-rebranding partai," katanya, Jumat (1/12).
Selain itu, lanjut dia, dugaan Novanto terlibat kasus e-KTP sebagai tindakan personal, tidak ada kaitan dengan partai.
BACA JUGA: Yorrys Yakin Munaslub Golkar Sebelum 15 Desember
“Sejauh ini saya belum melihat ada korelasi antara dugaan korupsi yang melibatkan nama SN dengan PG," ungkapnya.
Karena itu, Emrus mengatakan, jika munaslub dikaitkan dengan hasil praperadilan maka bisa menimbulkan berbagai persepsi yang kurang produktif terhadap PG.
“Jadi, Munaslub ya Munaslub, praperadilan ya praperadilan," katanya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dedi Sudah Bicara soal Kepengurusan Golkar Hasil Munaslub
Redaktur & Reporter : Boy