jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa mengoptimalkan daftar pemilih tetap (DPT) luar negeri (DPTLN) yang memuat data 2.010.280 pemilih. Karena itu, politikus Partai PDI Perjuangan itu menyarankan agar KPU dalam mendata WNI potensial pemilih tidak hanya mengandalkan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, tapi juga meminta bantuan pihak lain.
"Kan banyak pihak yang bisa diminta bantuannya, tidak hanya Kemenllu. Ada NGO (LSM), perwakilan parpol di luar negeri, Dirjen Imigrasi, perwakilan negara-negara asing," ujar Arif kepada JPNN.com, Rabu (13/11).
BACA JUGA: Pemilih LN Nyoblos Tak Harus 9 April
Dikatakannya, upaya mengoptimalkan pendataan WNI potensial pemilih di luar negeri sangat ditentukan oleh kemampuan KPU dalam menggelar koordinasi dan konsolidasi dengan Kemenlu, Dirjen Imigrasi, serta berbagai pemangku kepentingan lain. Apalagi, lanjutnya, KPU sebelumnya sudah melakukan sosialisasi di banyak negara. Dengan begitu, setidaknya WNI yang tersebar di sekitar 130 negara asing bisa didata secara maksimal.
Arif juga menyentil kinerja Badan Pengawas Pemilu (Basalu) pemanfaatan anggaran termasuk untuk pemutakhiran data. Pasalnya, pemerintah sudah menggelontorkan dana besar untuk menyelesaikan DPT bermasalah.
BACA JUGA: Pemilih Tanpa NIK Tetap Bisa Memilih
"Bawaslunya juga lelet dan gak tangkas. Anggaran Rp 3,7 Triliun. Waktu tersedia tidak digunakan secara baik. Jadi tergantung keseriusan saja lagi, KPU dan Bawaslu harus fokus dalam memandang DPT. Bukan malah pergi keluar negeri dan beli mobil baru," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Pemilu Banyak Masalah, Bawaslu Bergaya Hidup Mewah
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gara-gara Mobil Mewah, Integritas Bawaslu Diragukan
Redaktur : Tim Redaksi