jpnn.com - JAKARTA - Kepastian siapa presiden terpilih akhirnya terjawab. Publik merasa lega atas hasil yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Berbagai harapan pun tertuju pada pemerintahan baru nanti. Mulai dari apa yang paling terancam, paling beresiko hingga yang harus diprioritaskan.
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri berpendapat, paling prioritas saat ini adalah fokus pada percepatan kesejahteraan. Sebab menurutnya, ukuran negara dikatakan maju adalah tercukupinya sandang, pangan, rasa aman, dan rendahnya angka penyandang masalah sosial.
BACA JUGA: PKB tak Tahu Diri, Sebaiknya Dikeluarkan dari Koalisi
"Tingginya masalah sosial di suatu negara akan terkorelasi dengan ketimpangan ekonomi. Masyarakat tidak memperoleh kesempatan, dan kemudahan akses untuk peningkatan kesejahteraannya," kata Salim melalui keterangan tertulis kepada JPNN, Senin (25/8).
Menteri asal PKS yang baru-baru mengunjungi warga Suku Maya di Kabupaten Raja Ampat dalam kegiatan bedah rumah juga menyampaikan, ada tiga hal yang dapat dijadikan langkah aksi dalam peningkatan kesejahteraan sosial bagi warga warga yang rawan sosial. Pertama sebut Mensos, menumbuhkan ekonomi warga miskin dengan pendampingan ahli bidang usaha ekonomis produktif.
BACA JUGA: Koalisi Merah Putih Dibentuk Bukan Untuk Menangkan Prabowo-Hatta
"Kedua, pemeliharaan potensi yang dimiliki warga. Dan ketiga pengembangan potensinya," sebutnya.
Menurutnya, masalah sosial tidak serta merta hanya menyelesaikan kemiskinan saja, tetapi juga menyelesaikan keterlantaran, ketunaan, korban bencana yang mencakup bencana alam maupun akibaf konflik sosial, kekerasan, keterpencilan, serta eksploitasi.
Mensos menyebutkan, angka masalah sosial saat ini masih relatif tinggi. Seperti kemiskinan mencapai 30 juta jiwa, keterlantaran mencapai 3 juta jiwa lansia dan anak-anak sebanyak 4 juta jiwa. Sedangkan masalah sosial yang masuk kategori keterpencilan, dialami 700 suku asli.
BACA JUGA: Jokowi Diminta Ikhlas DPR Dipimpin Oposisi
"Ada tiga pilar yang jadi ukuran dalam pencapaian kesejahteraan negara yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial. Ketiga pilar itu harus merupakan sebuah platform atau sistem yang saling menunjang," tegasnya.
Dari tiga pilar itu, lanjut Salim, dua sudah ada yaitu sistem pendidikan nasional dan sistem kesehatan nasional. Tinggal satu pilar lagi yang harus diwujudkan oleh pemerintahan baru yakni sistem kesejahteraan sosial.
"Bila ini dikuatkan maka ini akan mempermudah jalan bagi mekanisme kerja dalam tatanan birokrasinya. Kita bisa mempersiapkan operatornya, karena kita sudah punya master plan di berbagai bidang seperti kemiskinan, ekonomi dan lainnya," kata Mensos lagi.
Dia menegaskan, negeri ini masih perlu banyak sentuhan untuk maju dan sejahtera. Perlu pelayan pelayan yang loyal dan berintegritas.
"Sistem penyelenggaraan negara yang pro aktif adalah keniscayaan. Birokrasi adalah jembatan bagi kehadiran negara dalam mensejahterakan seluruh WNI," tandasnya.(ris/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Rekomendasikan 25 Calon Anggota BPK ke DPR
Redaktur : Tim Redaksi