jpnn.com - JAKARTA--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mengimbau masyarakat untuk mengajukan permohonan bedah rumah bagi masyarakat miskin.
Ini bisa dilakukan melalui kepala desa (Kades) dan bupati di daerah masing-masing sehingga pendataan rumah tidak layak huni terkoordinir dengan baik
BACA JUGA: 57 Daerah Role Model Pelayanan Publik
“Bisa melalui Kades dan diikoordinir bupati. Setelah seluruhnya didata, Kementerian PUPR akan menurunkan bantuan," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin di Jakarta, Kamis (25/2).
Menurut Syarif, Kementerian PUPR ingin setiap daerah memiliki data yang pasti mengenai jumlah rumah yang tidak layak huni. Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Indonesia mencapai angka 3,4 juta unit.
BACA JUGA: Wasekjen Peradi: MA Itu Sangat Luar Biasa...Lamanya
Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah jika tidak ditangani serius oleh pemerintah. Bantuan dari Kementerian PUPR ini disalurkan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
“Bedah rumah untuk peningkatan kualitas sebesar Rp 15 juta sedangkan untuk pembangunan rumah baru Rp 30 juta per rumah. Namun itu jumlah bantuan maksimal serta hanyalah stimulant. Tentunya kebutuhan masyarakat untuk membedah rumahnya berbeda antara rumah satu dengan lainnya,” tegasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Lihat Nih, Garuda Hitam Terima 53 Senjata Api Ilegal
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bakal Ada Hukuman Mati lagi, Waktunya...
Redaktur : Tim Redaksi