Ingin Inovasi, Kepala Daerah Takut Dikriminalisasi

JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, salah masalah yang mengganjal daerah di era otonomi ini adalah adanya semacam ketakutan kepala daerahGubernur, bupati, dan walikota daya inovasinya kurang karena takut terjerat hukum

BACA JUGA: Inilah Daerah-daerah Berprestasi!

Misalnya, ketika ada ide memberikan kredit mikro kepada masyarakat, aturannya juga belum jelas

"Kalau membuat kredit mikro, apa nanti kepala daerah dianggap membuat bank gelap? Hal-hal seperti ini yang harus diperjelas agar tidak membatasi kreatifitas daerah," ujar Gamawan Fauzi usai .membuka acara peringatan Hari Otonomi Daerah ke XIV di sebuah hotel di Jakarta, kemarin (29/4).

Contoh konkrit lain, tatkala ada jalan rusak berat, kepala daerah takut untuk segera memperbaikinya karena prosedur pengerjaaan harus dilakukan mulai dari perencanaan

BACA JUGA: May Day, Demonstran Dilarang Bawa Hewan

Hal itu jelas memerlukan waktu lama, sedang masyarakat membutuhkan jalan itu"Apakah akan menunggu tender dulu? Ditunggu tender, nanti dibilang salah pula (kepala daerah dianggap tidak tanggap terhadap kondisi jalan, red)," ungkapnya.

Karenanya, untuk menumbuhkan daya inovasi yang tinggi di daerah, Gamawan menggulirkan ide agar kepala daerah diberi kewenangan diskresi

BACA JUGA: Selasa Depan, Sri Mulyani Diperiksa Lagi

Yakni, kepala dearah bisa langsung memutuskan sesuatu, tanpa terlalu terikat dengan ketentuan-ketentuan yang kaku"Hal ini yang perlu diatur, hal-hal apa saja yang bisa didiskresikan" ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Dirjen Otda Kemendagri, Sodjuangon SitumorangDikatakan, di era otonomi ini kepala daerah harus melakukan terobosan-terobosan"Tapi bisa dianggap melanggar hukum dan dikriminalisasikanKarenanya, di revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 nanti, perlu diatur diskresi kepala daerahKarena tanda adanya diskresi, tanpa ada perubahan-perubahan, daerah itu akan tetap tertinggal," ujar Sodjuangon(sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Harus Bisa Jaga Wibawa