jpnn.com - JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berupaya untuk mengoptimalkan pemberantasan kemiskinan. Namun, pemerintahan saat ini juga butuh data valid tentang angka penduduk miskin sehingga.
Untuk itu, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) tentang verifikasi dan validasi data kemiskinan tahun 2015. Menurut Menko PMK Puan Maharani, verifikasi dan validasi data sangat menentukan keberhasilan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA: Polisi Parlemen Perlu Pembahasan Mendalam
Puan mengungkapkan, pemerintah menghadapi kenyataan berupa warisan data kemiskinan di Indonesia yang hingga kini masih berbeda-beda dan amburadul. "Karena itu pemerintah akan melakukan verifikasi dan validasi ulang data kemiskinan yang pada masa akan datang akan dilakukan secara berkala," katanya saat membuka Rakornas Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Tahun 2015, di Jakarta, Selasa (14/4).
Puan menegaskan, pemerintah saat ini mengusung konsep Nawa Cita yang ingin memberantas kemiskinan demi kesejahteraan rakyat. Namun, katanya, pemerintah tetap memerlukan data valid agar program yang dilaksanakan tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat.
BACA JUGA: KPK Anggap Jero Wacik Makin Tak Kooperatif
Puan juga mengatakan, verifikasi dan validasi angka kemiskinan penting agar ada data tunggal yang valid untuk dijadikan acuan. Sebab, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menggunakan data untuk menetapkan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Sejahtera dan juga Beras untuk Rakyat Miskin alias Raskin.
Meski demikian Puan juga mengakui realisasi program-program pro-rakyat yang belum tepat sasaran. Misalnya, masih ada rumah tangga yang harusnya masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah ternyata justru tak mendapatkannya. “Selain itu ada rumah tangga yang sebenarnya tidak berhak tetapi memperoleh program," ujar Puan.
BACA JUGA: KKP Vs Kapal Tiongkok, Susi: Disita Boleh, Ditenggelamkan Lebih Bagus
Untuk itu, kata Puan, pemerintah akan menggunakan satu data komprehensif yang mutakhir guna merealisasikan program pro-rakyat. “Upaya pelembagaan pemutakhiran data ini harus didukung oleh pemerintah daerah mulai pada saat pengumpulan data hingga penetapan rumah tangga sasaran," tutur Puan.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buru Bukti Kasus Denny Indrayana, Bareskrim Geledah Dua Vendor Payment Gateway
Redaktur : Tim Redaksi