jpnn.com - jpnn.com - Ketua DPP Partai Golkar Zainuddin Amali tidak sependapat dengan pandangan yang menyebut, presidential treshold tak diperlukan karena pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilhan presiden nantinya akan dilaksanakan.
Menurutnya, ambang batas suara partai untuk dapat mengusung pasangan calon presiden tetap sangat diperlukan. Paling tidak untuk menjadi sebagai sebuah paramater.
BACA JUGA: Target Golkar di Pilkada 2017 Dinilai Realistis
"Golkar setuju presidential treshold atas beberapa pertimbangan. Salah satunya, Golkar menilai bahwa apa pun harus ada parameternya," ujar Ketua DPP Partai Golkar Zainuddin Amali di Jakarta, Jumat (20/1).
Menurut Ketua Komisi II DPR ini, tanpa ada parameter, maka tidak ada hal yang menjadi pegangan sebagai dasar dalam mengusung calon presiden. Kondisi ini tentu dapat berakibat kurang baik bagi perjalanan demokrasi di Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir terus memperlihatkan kemajuan.
BACA JUGA: Golkar Siap Habis-habisan demi Proporsional Tertutup
"Jadi kami mau ada ukuruan parameter, kenapa anda bisa dan kenapa anda tidak bisa. Ini pandangan secara umum," ucap Zainuddin.
Sebelumnya, Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi August Mellaz menilai, dalam Pemilu 2019 yang berlangsung serentak semestinya tak perlu ada ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).
BACA JUGA: Duh! Anggota DPR Tuding Ibu Bupati Cantik Terima Suap
"Pemilu serentak itu tak butuh presidential threshold karena pemilu legislatifnya berbarengan, jadi biarkan saja semua partai diberi kesempatan mencalonkan presiden, toh tak semua partai juga akan mencalonkan presiden nantinya," kata August beberapa waktu lalu.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingat, TKA Ilegal Tak Bisa Diatasi dengan Pencitraan
Redaktur & Reporter : Ken Girsang