jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menggelar pemungutan suara pemilihan Wali Kota Manado, Rabu (17/2) kemarin. Meski sehari sebelum pemungutan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida) Sulawesi Utara merekomendasikan agar pemungutan suara kembali ditunda.
Pemungutan suara juga tetap digelar, meski dari total anggaran yang dibutuhkan Rp 7 miliar, KPUD baru mengantongi Rp 2 miliar.
BACA JUGA: DPR dan Pemerintah Masih Beda Pendapat Soal Pos Anggaran Pilkada
Menurut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, pemungutan suara tetap digelar karena pihaknya berkeyakinan, penundaan kembali justru akan berakibat tidak baik bagi Manado.
"Kami punya keyakinan penundaan lagi, justru akan menghancurkan apa yang kami bangun bersama seluruh penyelenggara di lapangan," ujar Hadar, Kamis (18/2).
BACA JUGA: Tenang! Kemendagri Terbitkan SK, Bupati Konawe Terpilih Bisa Segera Dilantik
Karena itu tak ada pilihan lain, KPUD tetap memutuskan menggelar pilkada Kota Manado. Demi menyelamatkan pilihan masyarakat dan Manado kembali memiliki pemimpin yang defenitif.
Hadar mengaku tidak mengerti mengapa Pemda tetap menginginkan penundaan. Sementara di daerah lain, urusan pendanaan dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu pihaknya terpaksa menghubungi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri terkait lain. Agar dapat memberi perhatian khusus pada masalah yang ada.
BACA JUGA: 73 Hal yang Perlu Diubah dari UU Pilkada
"Tinggal satu hari (sebelum pencoblosan) mereka (Forkompida Sulut) keluarkan rekomendasi penundaan. Karena itu saya kira pemerintah pusat, Mendagri, Menko Polhukam, Wakil Presiden, perlu kami kontak. Agar ini diperhatikan. Karena untuk honor dan proses penyelesaian sengketa, dananya belum juga diturunkan," ujar Hadar.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SIMAK! Perintah Mendagri kepada Para Kada yang Baru Dilantik
Redaktur : Tim Redaksi