jpnn.com - JAKARTA - Saat debat calon presiden, Joko Widodo menyatakan membuat program e-government itu mudah. Cukup panggil programmer, dua minggu selesai. Sayangnya, upaya Jokowi tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Singapura dan mengabaikan kemampuan programmer lokal.
"Jika SDM-nya ada kenapa Jokowi harus repot-repot kerjasama dengan Singapura dalam membangun e-government tersebut? Apalagi dalam e-government tersebut mencakup hal-hal yang terkait dengan rahasia negara, tentunyanya sangat berbahaya jika rahasia negara di ketahui oleh asing," kata Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, Sabtu (1/8).
BACA JUGA: Yakin NU Akan Tetap Disegani
Menurut Jajat, dalam hal ini Jokowi seolah berada dalam posisi tersudut. Di satu sisi Jokowi ingin mewujudkan programnya dalam membangun e-government. Di sisi lain Jokowi kebingungan mempertanggung jawabkan apa yang telah diucapkannya dalam debat capres.
"Mewujudkan program e-government sudah menjadi keharusan bagi Jokowi karena merupakan bagian dari programnya. Namun, mengabaikan kemampuan programmer lokal serta mengambil risiko besar rahasia negara diketahui asing adalah keliru," ujar Jajat. (ysa)
BACA JUGA: Karya Seniman RI Disandingkan dengan Tiongkok
BACA JUGA: Galeri Apik Pamerkan Perangko Kuno Usia 40 Tahunan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Harapan Menteri Marwan Dalam Muktamar NU
Redaktur : Tim Redaksi