Ini Cara Ahok Agar Pemprov DKI Terhindar dari Tunggakan

Minggu, 12 April 2015 – 07:09 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnam. Foto: Dokumen JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sistem auto debit untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet (TALI) di seluruh gedung pemerintahan milik pemprov. Sistem tersebut diterapkan mulai bulan depan.

Keputusan menggunakan sistem itu dikatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menghindari tunggakan di gedung pemerintahan.

BACA JUGA: Bareskrim juga Usut Anggaran Siluman Pemprov DKI

"Kita ada uang. Rekening sudah disahkan melalui anggaran Kemendagri. Kita akan melakukan auto debit saja kalau gini," ujarnya.

Ahok heran dengan masih adanya 158 gedung pemerintah yang menunggak pembayaran listrik. Menurut dia, hal tersebut bisa dihindari dengan penggunaan auto debit karena setiap tanggal 1 tagihan keluar sesuai dengan penggunaan.

BACA JUGA: Mendagri: Ahok Harus Realistis, Jangan Bermanuver Opini Saja

"Tagihannya berapa ya langsung auto debit saja. Itu kan juga bisa diaudit. Ini punya masyarakat, punya pemerintah," tutur Ahok.

Menurut mantan bupati Belitung Timur tersebut, Pemprov DKI Jaya tidak perlu pusing memikirkan pembayaran dengan auto debit. Sebab, pemprov memiliki uang sehingga tidak perlu bingung membayar TALI. Ahok juga meminta kepala BPKAD untuk segera menyiapkan pergub guna melakukan sistem auto debit pada pembayaran rutin dengan menggunakan anggaran mendahului.

BACA JUGA: Sebut Ahok Kurang Paham Keyakinan Masyarakat Mayoritas

"BPKAD sudah saya minta cepat. Kejadian ini aneh-aneh saja. BPKAD akan memisahkan program mana saja yang bisa pakai anggaran mendahului dan kenapa enggak DKI minta sama PLN dan bank untuk auto debit saja pembayarannya tiap tanggal 1 tiap bulannya," jelas Ahok.

PLN telah memiliki catatan jumlah biaya listrik yang dihabiskan pelanggan, termasuk Pemprov DKI. Karena itu, lanjut Ahok, PLN akan mudah melakukan pemotongan (auto debit) supaya penunggakan tidak terulang.

"Soal kuitansinya segala macam, nyusul saja. Itu kan bisa diaudit. Lagipula PLN ini kan bukan punya swasta, tapi punya pemerintah," jelasnya.

Sebagaimana diberitakan, terdapat tunggakan listrik di 15 gedung milik pemprov yang mencapai Rp 134 miliar. Seharusnya, jumlah tersebut bisa dengan mudah diselesaikan melalui auto debit. Penunggakan itu disebabkan molornya pencairan APBD DKI 2015.(del/c15/ano)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dikecam Fahira Idris Soal Bir, Ahok: Terima Kasih


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler