jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tengah menyusun standar pengisian jabatan kepala dinas (kadis). Salah satu yang wajib dimiliki calon kadis adalah sertifikasi.
Menurut Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, PNS yang akan menduduki jabatan kadis wajib memiliki sertifikasi. Hal itu penting untuk mencegah penempatan PNS karena pertimbangan suka dan tidak cuka.
BACA JUGA: UPDATE: Mabes TNI: Insiden Heli Jatuh, 12 Tewas, 1 Co-Pilot Masih Hilang
"Namanya di daerah, yang dekat kepala daerah pasti diberi jabatan. Kada tidak melihat apakah orangnya punya kualifikasi atau tidak. Jangan heran, kalau guru bisa jadi Kadis PU dan lain-lain," ujar Setiawan, Minggu (20/3).
Birokrat yang lebih akrab disapa dengan nama Iwan itu menambahkan, sertifikasi bagi calon kadis itu sebagai tindak lanjut atas amanat Wakil Presiden jusuf Kalla. Sebab, sebelumnya memang banyak temuan tentang para kada yang semaunya menempatkan pejabat tanpa melihat kemampuannya.
BACA JUGA: Ini Penjelasan Mabes TNI terhadap Insiden Heli Jatuh di Poso
Alhasil, banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi karena tidak paham dengan beban tugasnya. "Setiap PNS berhak mengikuti sertifikasi. Ketika ada jabatan yang sesuai kualifikasinya, PNS tersebut bisa mendaftar dan berkompetisi mendapatkan jabatan kadis," tegasnya.(esy/jpnn)
BACA JUGA: KABAR GEMBIRA: PNS Baru Bisa Duduki Jabatan Eselon III
BACA ARTIKEL LAINNYA... Innalillahi... Helikopter Jatuh, Mabes TNI Pastikan Danrem Tadulako Gugur
Redaktur : Tim Redaksi