Ini Dia Penyebab NTB Masuk Zona Merah

Jumat, 25 Desember 2015 – 14:03 WIB
Kepala Dinas Kesehatan NTB, Eka Junaidi. FOTO: Lombok Pos/JPNN.com

jpnn.com - MATARAM – Berada di zona merah untuk penilaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) jelas menjadi momok tersendiri bagi Provinsi NTB. Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mengakui, kerja keras yang dilakukan selama bertahun-tahun agar bisa keluar dari zona tersebut belum berbuah hasil yang diharapkan.

“Pada prinsipnya, memang dari perilaku hidup sehat di NTB masih rendah,” ujar Kepala Dinas Kesehatan NTB, Eka Junaidi seperti dilansir Harian Lombok Pos (Grup JPNN.com).

BACA JUGA: Petani di Daerah Ini Kreatif Banget Deh

Eka menyebut, ada tiga perilaku masyarakat NTB yang sulit diubah. Hal itu yang membuat  NTB tetap mendapat poin minus dalam penilaian PHBS. Tiga indikator PHBS yang dimaksud adalah perilaku merokok yang masih tinggi, buang air besar sembarangan serta mencuci tangan dengan sabun yang masih rendah.

Eka menyoroti kabupaten yang menyumbang PHBS paling rendah dibandingkan kota yang sudah relatif baik. “Kalau di perkotaan sebenarnya sudah mulai ada peningkatan dan kesadaran masyarakat. Yang susah itu, di wilayah-wilayah pelosok,” jelasnya.

BACA JUGA: Walah.. Dokter Gigi di Bontang Kurang Banget

Diantara ketiga indikator tadi, lanjut Eka, perilaku merokok di sembarang tempat menjadi penyebab utama NTB berada di zona merah untuk PHBS. Padahal, peraturan daerah (perda) tentang larangan merokok di tempat umum dan peraturan gubernur tentang kawasan tanpa rokok (KTR) sendiri sudah disahkan.

Namun, Eka harus mengakui bahwa perda itu pun masih seperti macan di atas kertas. Regulasi yang disusun kenyataannya masih belum efektif berjalan. Jumlah pelanggaran terhadap perda itu terlihat kasat mata. “Memang perda rokok belum efektif. Ini perlu ditingkatkan lagi penerapannya,” jelas Eka

BACA JUGA: Nah Lho.. Cawagub Kaltara Jadi Tersangka

Kedepannya, diharapkan ada kesadaran bersama untuk mengatasi perilaku merokok tersebut. “Kita juga akan koordinasi dengan Satpol PP untuk mengawal perda ini. Ini tupoksi Satpol PP. Jangan sampai perda ini diremehkan,” kata Eka.

Meski begitu, dirinya mengklaim terdapat keberhasilan yang sudah dilakukan dalam meningkatkan PHBS yaitu kesadaran ibu melahirkan untuk tidak di dukun sudah tinggi.

Sejauh ini, Dikes NTB mengaku terus meningkatkan program-program yang sudah ada dalam rangka memajukan PHBS di masyarakat. Seperti, program 250 ustad kesehatan yang menyampaikan pesan kesehatan pada saat khutbah Jumat atau di majelis taklim.

Selain itu, pelatihan untuk tenaga kesehatan terus dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Inisiasi menyusui sejak dini dan pelatihan kepada bidan dan tenaga kesehatan di pos kesehatan desa.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) dr. Nila F. Moeloek mengungkapkan, perilaku hidup sehat masyarakat NTB masih berada di zona merah. Bahkan, nilai yang diperoleh NTB masih di bawah rata-rata nasional.(uki/r9/fri/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Waduh.. Anggaran Jamkesda Cuma Rp 2,9 Miliar


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler