jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki ide untuk menekan praktik korupsi yang terjadi di Indonesia. Pria yang akrab disapa Ahok itu menyatakan, pemberantasan korupsi bisa dimulai dengan mengubah model transaksi menggunakan uang elektronik.
Ahok mengaku, akan mulai mengubah model transaksi yang dilakukan di Jakarta ke arah digital. "Tapi, nanti ada perlawanan dari koruptor-koruptor pasti keras itu," ujar Ahok di RPTRA Gandaria, Jakarta, Kamis (21/5).
BACA JUGA: Bantah Terbakar, Bus Transjakarta Hanya Alami Rem Lengket
Mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan, pembatasan jumlah uang yang bisa ditarik setiap hari oleh para pegawai negeri sipil Pemprov DKI sudah diterapkan. Yakni, maksimal 25 juta per hari.
Meski demikian, Ahok memiliki rencana untuk menekan lagi pembatasan penarikan uang kontan tersebut. "Harusnya di seluruh Indonesia juga orang tidak bisa tarik kontan uang lebih dari jumlah satu kali UMP," ucap Ahok.
BACA JUGA: Ahok: Anak Kreatif Tidak Boleh Main di Rumah Saja
Ahok menjelaskan, pembatasan penarikan uang kontan bisa diterapkan di cakupan nasional. "Nanti presiden jika mau bisa pelan-pelan seperti itu saja. Jadi semua harus transaksi melalui rekening bank," ujar Ahok.
Menurut Ahok, jika seluruh transaksi dilakukan melalui uang digital, rekap transaksi bisa diketahui dan terlacak dengan mudah. Selain itu, langkah tersebut bisa memudahkan pemerintah mengawasi transaksi yang dianggap mencurigakan.
BACA JUGA: Soal Pembongkaran Jalan, Ini Saran Pemprov untuk Operator
"Misalnya, kamu mau menyogok Rp 1 miliar nanti menarik uangnya bagaimana? Dicurigai nanti," tandas Ahok. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPRD DKI Gelar Rapimgab, Ini Hasilnya
Redaktur : Tim Redaksi