Ini Komitmen Ganjar soal Pemberantasan Korupsi, Batasi Belanja Tunai hingga Nusakambangan

Rabu, 17 Januari 2024 – 22:43 WIB
Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Capres nomor urut tiga di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo memiliki sejumlah jurus mencegah korupsi. Pertama, kata Ganjar, adalah dengan digitalisasi sistem keuangan.

"Dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan," kata Ganjar dalam acara penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas atau paku integritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1) malam.

BACA JUGA: Di Hadapan Insan KPK, Prabowo Punya Komitmen Ini soal Pemberantasan Korupsi

Kedua, lanjut Ganjar, dengan membatasi transaksi uang kartal. Menurut dia, transaksi tunai membuat penggunaan anggaran sulit dilacak. Untuk itu, Ganjar berkomitmen mendukung pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang nantinya membatasi transaksi belanja uang tunai maksimal Rp 100 juta.

Selain itu, kata Ganjar, e-budgeting dan e-planning untuk transparansi birokrasi menjadi sebuah kewajiban.

BACA JUGA: Berbicara di KPK, Anies Janji Ubah UU dan Perbaiki Standar Etik Piimpinan

"Dan tentu saja transparansi anggaran. Transaksi yang jelas asal-usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana, mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi. Itulah dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat pemberantasan korupsi secara langsung," kata Ganjar.

Ketiga, tambah Ganjar, dalam memberantas korupsi adalah dengan memperkuat kelembagaan KPK. Koordinasi dengan aparat penegak hukum perlu terus ditingkatkan. Selain itu, Ganjar juga berkomitmen menjaga independensi KPK dalam upaya memberantas korupsi.

BACA JUGA: Sahroni Ingatkan KPK Tak Pilih soal Pegawai Terlibat Pungli di Rutan

"Menjaga independensi dan integritas aparatur di KPK itu penting, tidak untuk diintervensi oleh siapa pun," kata dia.

Selanjutnya, Ganjar akan mendorong kejaksaan dan kepolisian tranparan dalam memproses laporan masyarakat dan penegakan hukum yang bebas dari intimidasi. Selain itu, Ganjar menyatakan pentingnya instrumen LHKPN dalam mencegah korupsi.

"Inilah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi supervisi dan pencegahan kita lakukan. Melibatkan pemerintah, KPK dan dunia usaha termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus. Dan penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya. Tentu dengan anonim dan evidence base yang terjadi," katanya.

Ganjar bakal menegakkan kode etik dan mengawasi kekayaan yang tidak sesuai LHKPN serta meminimalisasi rangkap jabatan.

Ganjar juga berkomitmen mendorong regulasi untuk memperkuat pemberantasan korupsi, seperti tambahan pasal dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Ganjar berjanji bakal memiskinkan koruptor dan menjebloskan mereka ke Lapas Nusakambangan.  

"Kalau itu tidak jera, deterrent effect-nya adalah memiskinkan koruptor. Saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu," tegasnya. (tan/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

BACA ARTIKEL LAINNYA... 2 Selebritas Milenial Berbagi Tips Kuliah di Universitas Terbuka, Raih IPK Tinggi 


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler