jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya keberlanjutan pembangun di DKI Jakarta pascapemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Untuk membedah
sistem pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pascapemindahan IKN, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) BSKDN Kemendagri menggelar forum diskusi di Jakarta, Kamis, 27 November 2022.
BACA JUGA: Meriahkan Hari Sumpah Pemuda, Kemenpora Gelar Kirab Pemuda Nusantara Menuju IKN
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, menjadi dasar pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Kebijakan ini sangat strategis. Bagaimana caranya harus tetap menjaga keberlanjutan pembangunan (Jakarta),” kata Kepala BSKDN Kemendagri Eko Prasetyanto.
BACA JUGA: Kemendagri Percepat Realisasi APBD & Penganggaran Penanganan Inflasi
Menurutnya pembangunan di Jakarta akan dihadapkan dengan beragam tantangan. Eko mencontohkan, masalah polusi udara yang saat ini sudah masuk dalam kategori sedang.
Selain itu, intrusi air laut juga menjadi problem lain yang bakal menyebabkan permukaan tanah terus mengalami penurunan. Tidak hanya itu tingkat kepadatan penduduk di Jakarta pun disinggung oleh Eko.
BACA JUGA: BSKDN Kemendagri: Pemda Wajib Terapkan SPM Penanggulangan Bencana
Jakarta hanya memiliki luas sekitar 651 km persegi. Namun, dihuni 11,5 juta penduduk dengan kepadatan 17 ribu jiwa per km persegi, bahkan di wilayah Jakarta Pusat sudah 23 ribu jiwa.
"Jangan sampai masalah-masalah ini meluas di masa mendatang,” pesan Eko.
Jakarta, lanjutnya disokong kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 82 triliun.
Jumlah itu dikatakan Eko termasuk APBD tertinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Karenanya, Jakarta diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia tetap tinggi.
“Semua harus memahami bagaimana persoalan demografi ke depannya," ucapnya.
Bonus demografi di Jakarta sangat luar biasa. 70% usia produktif. Usia tidak produktif hanya 30%.
Artinya, ini memerlukan lapangan kerja yang tinggi. Lalu, bagaimana desainnya agar Jakarta bisa menjadi kota global dan memberikan kenyamanan.
Untuk itu dalam kesempatan tersebut, dia mengajak para narasumber dan hadirin untuk turut bersama mendiskusikan konsep pembangunan berkelanjutan di Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut hadir sebagai narasumber Direktur Regional I Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik, Kepala Puslitbang Otda, Polpum BSKDN Kemendagri Akbar Ali, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali, dan Ketua Mayarakat Kebijakan Publik Indonesia Riant Nugroho, serta Peneliti CSIS Arya Fernandes.
“Diskusi seperti ini akan kami lakukan terus menerus hingga proses pemindahan IKN selesai, sehingga bisa memberikan telaahan-telaahan strategis,” pungkas Eko. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad