jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdilah Thamrin menyebut ada sekitar 90 ribu personel Satpol PP yang belum diangkat menjadi PNS.
Menurut dia, jumlah itu membuat proporsi antara Satpol PP dari honorer dengan mereka yang berstatus PNS ialah 80 berbanding 20 persen.
BACA JUGA: Honorer Satpol PP Mengancam Mogok Nasional, Adian Napitupulu Langsung Mengucap Janji
"Jadi, di daerah itu PNS-nya itu 20 persen, kemudian yang bukan PNS 80 persen," kata Fadlun ditemui setelah mengunjungi Kantor Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 di Menteng, Jakarta, Kamis (16/3).
Menurut dia, proporsi tadi membuat Satpol PP dari honorer yang banyak bertugas di lapangan, seperti merazia sampai menjaga demonstrasi.
BACA JUGA: PPPK 2023: Pentolan Honorer K2 Membedah Surat MenPAN-RB, Ada yang Bikin Khawatir
"Kebanyakan kami yang paling di depan, bahkan yang jaga-jaga di rumah juga kebanyakan non-PNS," lanjut Fadlun.
Dia berharap jumlah 90 ribu Satpol PP yang berstatus honorer bisa diangkat menjadi PNS karena menjadi amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
BACA JUGA: Ini Isi Surat MenPAN-RB Azwar Anas yang Bikin Honorer Kecewa Berat, PHP!
Walakin pemerintah pada saat yang sama bakal membatalkan wacana penghapusan tenaga honorer pada 2023.
"Kami enggak menuntut aneh-aneh, cuma minta dijalankan saja amanat undang-undang itu," katanya.
Fadlun mengatakan pihaknya siap menjalani tes apabila pemerintah berencana membuat ujian masuk menjadi PNS terhadap para Satpol PP berstatus honorer.
"Kalau untuk tes, kami siap diajak tes. Sekarang Sekdes saja bisa diangkat langsung sebagai PNS, apalagi kami," katanya. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Melamar Honorer Satpol PP Rohil, 18 Warga Setor Hingga Belasan Juta Rupiah, Terbongkar
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan