jpnn.com - JAKARTA--Pidato Prabowo Subianto di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini menuai kontroversi di tengah publik. Dalam sidang perdana gugatannya, Prabowo menuding pelaksanaan pilpres seperti di negara komunis, fasis, dan otoriter.
Saat dimintai tanggapan atas pernyataan itu, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menjawabnya dengan memberikan tafsiran atas pidato Prabowo tersebut.
BACA JUGA: Temui Pimpinan KPK, Migrant Care Beber Modus Pemerasan TKI
"Saya menyimak apa yang dimaksud Pak Prabowo. Yang dimaksud dia itu kalau ada hal-hal yang tidak terjadi sesuai dengan koridor demokratis, maka itu layaknya terjadi di negara yang non demokrasi seperti negara otoriter atau totaliter tapi tak menyebut nama. Kan kita tidak ingin seperti itu," ujar Julian di Jakarta, Rabu, (6/8).
Meski demikian, Julian mengaku presiden belum memberikan pendapat atas pernyataan Prabowo itu. Pasalnya, presiden berada di kegiatan Hari Anak Nasional sehingga tidak sempat menyaksikan media massa yang menyiarkan pidato Prabowo.
BACA JUGA: Puluhan Orang Desak DKPP Pecat Tujuh Komisioner KPU
"Tapi kami sudah melaporkannya. Yang kami laporkan hanya soal kepadatan lalu lintas tadi meskipun saya mengikuti proses-awal awal sidang tadi. Yang pasti yang diharapkan presiden sidang dapat berlangsung dengan aman, lancar, tertib," sambung Julian.
Sejauh ini, kata Julian, presiden mengganggap Pilpres sudah berjalan sesuai undang-undang. Jika ada yang tidak setuju dengan hasil Pilpres, kata dia, dapat diselesaikan di MK.
BACA JUGA: Sepenggal Kisah Seorang TKI yang Diperas di Bandara
"Jadi pesan presiden tunggu saja keputusannya yang mungkin kan dikeluarkan 21 atau 22 Agustus, baru dikomentari," tandas Julian. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Akan Bicarakan Soal Efektivitas BNP2TKI
Redaktur : Tim Redaksi