jpnn.com - JAKARTA - Kasus beras plastik mendapat tanggapan Komisi VI DPR. Tidak menggunakan istilah beras plastik, wakil rakyat di Senayan meminta kepada pemerintah untuk mengusut tuntas kasus masuknya beras sintesis (palsu) ke Indonesia itu.
"Saya mendapat informasi kalau pemerintah sendiri tidak pernah impor dari China. Artinya, ada impor yang dilakukan di luar informal pemerintah dan kami meminta pemerintah untuk mengusutnya. Apalagi kasus itu kriminal," tandas Ketua Komisi VI DPR, Hafidz Tohir kepada wartawan di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
BACA JUGA: Assalamualaikum, HMI Kepung Istana
Pelakunya harus ditindak tegas karena beras sintetis itu beracun dan membahayakan kesehatan yang memakannya. Dalam waktu dekat, jelas Hafidz, pihaknya akan memanggil Menteri Perdagangan Rahmat Gobel untuk diminta penjelasannya.
"Ini resmi atau memang di luar prosedur di luar prosedur kementerian. Karena menurut info di lapangan, beras itu ada dan sudah dipakai orang. Tapi pemerintah mengatakan kalau tidak pernah impor beras," ujarnya.
BACA JUGA: Aksi Demo di Depan Istana sempat Panas
Hafidz membeberkan bahwa Komisi VI juga sudah mengkonfirmasi temuan ini ke sejumlah pihak, termasuk Bulog yang membantah adanya impor beras dari Tiongkok.
"Kita juga akan meminta operasi pasar. Sebab selain mewaspadai beras sintetis, bulan puasa dan lebaran, beras bakal mengalami kenaikan. Kita tidak ingin dalam masa sulit ini, rakyat dibebani oleh harga beras. Maka dari itu, kami juga akan tanya pemerintah soal rencana pemerintah melakukan impor 1 juta ton, itu untuk apa saja," demikian Hafidz. (wid/RMOL/sam/jpnn)
BACA JUGA: Mahasiswa Tuding Jokowi-JK Khianati Trisakti
BACA ARTIKEL LAINNYA... Langkah KPU Akui Kubu AL Dianggap Sudah Tepat
Redaktur : Tim Redaksi