jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik menyatakan, negara harus memperkuat TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara menghadapi tantangan yang semakin besar dan beragam.
Tantangan besar yang dihadapi negara dan TNI saat ini menurut Mahfudz, pertama, meningkatnya tensi konflik politik dan keamanan di berbagai kawasan, termasuk laut Cina Selatan.
BACA JUGA: Denny Indrayana Digarap Polisi Lagi
Kedua, ujarnya, merebaknya kejahatan lintas negara yang bentuknya non-tradisional seperti terorisme, kejahatan siber, dan separatisme yang menggalang dukungan internasional.
Ketiga, lanjut politikus PKS ini, pertarungan kepentingan ekonomi terhadap beragam sumberdaya yang menggunakan perang proxi. Keempat, membesarnya potensi bencana alam akibat danpak persoalan lingkungan.
BACA JUGA: Ini Dua Kata Sakti Jokowi pada HUT TNI
"Keempat tantangan baru tesebut bersamaan dengan makin beratnya tugas pokok TNI menjaga kedaulatan dan yuridiksi wilayah NKRI sebagai negara kepulauan yang ingin mengembangkan diri sebagai negara maritim," kata Mahfudz Siddik, Senin (5/10).
Selain itu ujarnya, juga soal kemampuan kontrol terhadap semua wilayah, penjagaan terhadap sumber daya alam dan kemampuan menghadapi segala gangguan terhadap wilayah dan sumber daya alam.
BACA JUGA: Pengembangan TNI Harus Mengacu Buku Putih Pertahanan RI
"Maka sekali lagi, negara wajib memperkuat TNI dalam semua aspek antara lain organisasi, sumber daya manusia, alutsista dan sarpras-nya," imbuh Mahfudz.
Penguatan TNI ujar Mahfudz, harus ditunjukkan dengan komitmen negara memberikan anggaran yang cukup mengacu kepada postur pertahanan yang dibutuhkan.
"Apalagi Presiden menginginkan TNI menjadi kekuatan militer maritim yang tangguh di kawasan. Maka menjadi aneh jika anggaran TNI justru semakin turun dibanding tahun sebelumnya," ujar Mahfudz.
Dia tegaskan, kelemahan regulasi dalam pelaksanaan fungsi TNI selain perang terus dibiarkan, dan kesejahteraan prajurit TNI masih dipandang bukan prioritas.
"Presiden, sesuai amanatnya harus mengambil kebijakan dan keputusan penting dalam agenda penguatan TNI. Jika tidak, maka peringatan 70 tahun TNI dan amanat presiden Joko Widodo lagi-lagi hanya sebatas seremoni," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 Mulai Berburu Kartu Registrasi Tes CPNS 2013
Redaktur : Tim Redaksi