jpnn.com, BALI - Sampah plastik masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat dari 68,5 juta ton limbah sebanyak 11,6 juta ton adalah sampah plastik pada 2021.
Oleh karena itu, sejak 2017 pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk menekan sampah plastik di lautan hingga 70 persen di 2025.
BACA JUGA: Peneliti UI Sebut Galon Guna Ulang Bisa Mengatasi Masalah Sampah dan Ekonomi Nasional
Menurut Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, Novrizal Tahar diperlukan komitmen semua pihak di ekosistem pengelolaan sampah untuk mengakselerasi implementasi ekonomi sirkular.
Hal ini disampaikannya dalam acara Road to G20: “Beating Plastic Pollution from Source to Sea” yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama dengan National Plastic Action Partnership (NPAP).
BACA JUGA: Kelola Sampah Plastik Lewat GRADASI, Danone-AQUA Gandeng Pemerintah & UNDP
”Tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan yang diterapkan secara efektif dan sejalan dengan model ekonomi sirkular merupakan strategi yang diharapkan dapat memberikan perubahan berarti dalam mengurangi sampah plastik, meningkatkan kualitas penanganan sampah dan daur ulang di Indonesia, hingga akhirnya mengurangi sampah plastik sampai di laut. Dibutuhkan tindakan prioritas di seluruh ekosistem pengelolaan sampah termasuk pengurangan penggunaan plastik, inovasi kemasan, serta pemulihan, daur ulang, dan pengumpulannya sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah," ujar Novrizal.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito menekankan pentingnya peran produsen dalam mendukung praktik ekonomi sirkular dan mengurangi potensi timbulan sampah.
BACA JUGA: Mengurangi Sampah Plastik, Ganti dengan Kantong Belanja Ramah Lingkungan
“Kami sangat mengapresiasi para produsen yang telah memberikan respon positif terhadap Peraturan Menteri LHK No.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah. Danone-AQUA merupakan salah satu produsen yang aktif melakukan kolaborasi multipihak untuk mendukung terciptanya pengelolaan sampah. Salah satunya adalah fasilitas yang dikunjungi oleh para undangan di pre-event Road to G20 ini, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Samtaku Jimbaran, yang merupakan contoh nyata peran penting produsen untuk mengakselerasi pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia,” tutur Ignatius
Untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (2019-2025), Kementerian Perindustrian terus mendorong kolaborasi antara industri FMCG dan industri daur ulang.
Hal itu untuk menerapkan ekonomi sirkular baik dari sisi fasilitasi insentif, business matching antar stakeholder terkait dan juga dengan penyusunan standar sehingga diharapkan dengan adanya aksi bersama ini dapat memberikan dampak pada pengurangan sampah plastik.
Sejalan dengan hal tersebut, Vice President General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto mengatakan Danone-AQUA mendukung penuh pemerintah untuk pada akhirnya membantu mengurangi plastik di laut.
"Kami menyadari kompleksitas pengelolaan sampah plastik yang hanya dapat diselesaikan jika semua pihak memberikan kontribusi yang nyata dan kuat, oleh karena itu diperlukan pendekatan multi-stakeholder dalam implementasi Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh KLHK," imbuhnya.
Dia mengatakan Danone-AQUA melalui Gerakan #BijakBerplastik telah berkomitmen untuk mendukung target pemerintah dalam mengelola dan menekan jumlah sampah plastik yang berakhir di lautan, sejak 2018.
Gerakan itu dilakukan melalui tiga fokus utama yaitu pengembangkan infrastruktur pengumpulan sampah, edukasi terhadap konsumen dan masyarakat, serta inovasi kemasan produk
“Kami berkomitmen untuk mengumpulkan lebih banyak sampah plastik daripada yang kami gunakan pada 2025. Memperluas jaringan edukasi di sekolah-sekolah untuk mencapai lima juta anak dan lebih dari 100 juta konsumen hingga 2025; menggunakan kemasan yang 100 persen dapat didaur ulang, dapat digunakan kembali ataupun dapat dikomposkan, dan meningkatkan proporsi daur ulang hingga 50% untuk kemasan botol plastik kami, “ sambung Vera.
Vera menambahkan untuk mengurangi potensi timbulan sampah, pihaknya juga menggunakan kemasan Galon Guna Ulang yang telah digunakan sejak 1983 dengan terus menjaga kualitasnya.
"Melalui model bisnis guna ulang ini, saat ini 70 persen bisnis kami telah sepenuhnya sirkular sesuai dengan visi pemerintah dalam mengakselerasi implementasi ekonomi sirkular," tambah Vera.
Hasil studi LPEM FEB UI juga mengungkap bahwa Galon Guna Ulang AQUA telah berkontribusi dalam menekan potensi timbulan sampah hingga 770 ribu ton dan emisi karbon hingga 1,6 juta ton per tahun.
Pada kesempatan yang sama, Sustainable Development Program Leader Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, André Rodrigues de Aquino juga turut menyatakan dukungannya.
Dia menyatakan dukungan Bank Dunia terhadap pencapaian target pemerintah Indonesia dalam menekan jumlah sampah plastik yang masuk ke lautan melalui penelitian, dukungan teknis dan rekomendasi kebijakan, serta investasi.
“Peran sektor swasta sangat penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur persampahan di Indonesia. Sesuai dengan National Policy Action Partnership Policy Roadmap, penting untuk memperkuat dan mulai mengimplementasikan peraturan mengenai pengurangan, desain ulang, penggunaan ulang, dan daur ulang sampah dari sumbernya di darat untuk mengurangi jumlah sampah yang terlepas ke laut," ujar Andre.
Sebagai rangkaian dari acara Road to G20: “Beating Plastic Pollution from Source to Sea” yang di selenggarakan di Bali pada 3-4 November 2022 ini, Danone-AQUA juga mengelenggarakan Circularity Tour.
Gerakan ini mengajak perwakilan pemangku kepentingan untuk mengunjungi rantai ekosistem pengelolaan sampah di Bali dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam seputar tantangan dan peluang dalam isu pengelolaan sampah serta meningkatkan upaya kolaboratif lintas pemangku kepentingan. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi