jpnn.com, JAKARTA - Polri menggelar hasil penilaian indeks tata kelola (ITK) Polri pada 70 polres perairan, perbatasan dan rawan konflik, kemarin (13/12).
Dengan penilaian yang terukur ini, bisa diketahui polres yang kinerjanya berprestasi dan tidak.
BACA JUGA: Pengusutan Viktor Laiskodat Lamban, Kapolri Sodorkan Alasan
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuturkan, dengan ITK ini maka, kinerja kepolisian menjadi terukur. Dengan begitu diketahui mana Polres yang berprestasi, biasa atau malah yang jeblok.
Akhirnya, diketahui apa saja yang perlu diperbaiki. ”Ini mengubah penilaian yang awalnya kualitatif menjadi kuantitatif. Yang tidak bisa diukur menjadi angka,” paparnya.
BACA JUGA: Ustaz Abdul Somad Dipersekusi, Ini Kata Kapolri
ITK ini merupakan kerjasama Polri dengan Kemitraan Partnership. Sebenarnya, ITK ini sudah bertahun-tahun ditawarkan, namun tidak diterima Polri.
”Mengapa? Karena ini mengurangi power Kapolri, Kapolda dan Kapolres. Sebab, penilaian subyektif petinggi Polri itu digantikan penilaian ITK yang obyektif,” terangnya.
BACA JUGA: Pak Tito Naikkan Pangkat 10 Kombes Jadi Brigjen
Dengan penilaian obyektif ITK ini, maka kebijakan akan lebih mudah. Terutama, untuk melakukan mutasi pejabat.
”Yang berprestasi dengan ITK ini diutamakan untuk bisa mutasi ke tempat yang lebih baik. Di sisi lain, untuk internal jadi ketahuan, yang dipilih karena prestasi. Bukan karena sering ke rumah pejabat tertentu, dekat pejabat,” ujarnya.
Sementara Koordinator ITK Kemitraan Partnership Lenny Hidayat menjelaskan, dalam ITK tersebut ada 70 polres yang dinilai, terdiri dari 36 Polres rawan konflik, 27 Polres perairan dan 7 Polres perbatasan.
”Kinerja 70 Polres itu rata-rata pada nilai 6,28 yang tergolong cenderung baik. Dari skala 10 ya,” paparnya.
Ada sejumlah temuan dari ITK ini, misalnya untuk Polres rawan konflik diketahui mampu meredam 207 konflik dari 301 konflik yang terindikasi. Artinya, 85 persen konflik bisa diredam.
”Masalahnya, juga baru ada 30 persen Polres rawan konflik yang memiliki standard operating procedure (SOP) mencegah konflik,” ujarnya.
Untuk Polres Perbatasan juga memiliki kemampuan untuk menjaga warga di daerah perbatasan untuk tetap NKRI. ”Selain itu juga mampu mengelola keuangan dengan transparan,” ujarnya.
Polres Perairan sendiri juga memiliki prestasi, menjalankan prosedur dan membuat laporan dengan baik. Sekaligus memiliki kemampuan untuk memperbaiki kapal.
Yang kebanyakan kemampuan memperbaiki ini didapatkan secara otodidak. ”Namun, dari semua Kapolres itu hanya dua kapolres yang menyebut kapalnya sesuai dengan karakter perairan,” terangnya.
Untuk polres terbaik, dia menjelaskan bahwa Polres rawan konflik terbaik adalah Polres Bau Bau dengan nilai 6,79.
Lalu, Polres perairan terbaik adalah Polres Wakatobi dengan nilai 6,99 dan Polres perbatasan terbaik adalah Bengkayang dengan nilai 6,77.
”Selain ranking, ITK ini juga menghasilkan standar atau model Polres yang bisa dicapai,” tuturnya. (idr)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panglima TNI Minta Izin Kapolri Salat di Kantor Polsek
Redaktur & Reporter : Soetomo