jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif mengatakan terus berupaya untuk membantu kementerian dalam upaya pengawasan dana desa.
Menurut Syarif, transparansi penggunaan dana desa harus lebih ditingkatkan lagi ke depan. Dia mengatakan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
BACA JUGA: KPK Usut Permainan Sengketa Kasasi Golkar, Begini Reaksi Idrus
"KPK selalu membantu berkerjasama untuk bagaimana meningkatkan transparansi dana desa," kata Syarif di kantor KPK, Senin (8/8).
Syarif mengatakan, KPK akan membuat aplikasi "Jaga Desa". Aplikasi ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengawasi program dana desa.
BACA JUGA: KRI Banda Aceh Bersama 499 Prajurit TNI Kembali Ke Pangkalan
Masyarakat bisa berpartisipasi lewat telepon seluler untuk misalnya mengusulkan program yang mereka inginkan. "Lalu melaporkan jika dia mencurigai ada kesalahan penyalahgunaan," kata akademisi Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, itu.
Menurut dia, saat ini aplikasi itu masih dalam tahap pengembangan.(boy/jpnn)
BACA JUGA: Demi Kursi Gubernur, Anak Buah SBY Hengkang dari DPR
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kontroversi soal Haris Azhar Bikin Polri Makin Rajin Bersih-bersih
Redaktur : Tim Redaksi