jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya Pemerintah Daerah (Pemda) terus mengembangkan inovasi.
Pemda yang masuk kategori “kurang inovatif” diminta untuk belajar dan terus berkolaborasi dalam upaya meningkatkan capaian Indeks Inovasi Daerah di wilayah masing-masing.
BACA JUGA: Tito Ingatkan Kada Segera Lapor Pajak, Kemendagri Bisa Menjatuhkan Sanksi
Pelaksana Harian Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Plh Kabalitbang) Kemendagri Eko Prasetyanto menyatakan pihaknya akan terus membantu melakukan pembinaan terhadap pemda untuk meningkatkan kualitas inovasi.
“Inovasi daerah bukanlah satu urusan pemerintahan, tetapi ada pada setiap urusan. Sebab itu pemda dapat menggunakan kesempatan ini untuk bertukar pikiran, mempelajari daerah lain, dan terus berkolaborasi aggar kerja-kerja inovasi yang dilakukan ke depan dapat terencana, terpadu, dan selaras,” ucap Eko dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Inovasi Daerah pada Daerah Kurang Inovatif dan Tidak Dapat Dinilai, di Surabaya, Rabu (9/3).
BACA JUGA: Kabar Gembira dari Kemendagri soal TPP ASN Pemda 2022, Alhamdulillah
Peningkatan inovasi daerah menjadi perhatian Kemendagri beberapa waktu ke depan, setelah sebelumnya pada pengukuran Indeks Inovasi Daerah tahun lalu diketahui 166 kabupaten/kota mendapatkan predikat “kurang inovatif” dan 23 daerah yang tidak dapat dinilai.
Agar jumlah pemda yang masuk kategori tersebut bisa turun, Kemendagri mengagendakan kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan capaian inovasi di masing-masing wilayah.
BACA JUGA: Maya Bunuh Diri, Surat Wasiat Berbahasa Inggris & Terjemahannya, Begini Isinya
“Kegiatan yang dilangsungkan di Surabaya ini adalah salah satu bagian dari pembinaan tersebut,” ujar Eko.
Birokrat bergelar doktor itu berharap para peserta dapat menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan, serta dapat pula mengukur kekurangan dan kelebihan daerah masing-masing untuk memperbaiki sektor pelayanan publik dan urusan lain yang menjadi kewenangan daerah.
Kegiatan pembinaan yang digelar di Surabaya ini akan dilangsungkan hingga 11 Maret 2022.
Agenda selanjutnya, Balitbang Kemendagri akan melakukan kegiatan yang sama di kota Medan, Jayapura, Ambon, Makassar, dan Yogyakarta, secara bergantian hingga 14 April 2022.
“Rangkaian kegiatan ini diharapkan mampu mendorong arah penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dengan memperkuat inovasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, efektif dan efisien,” tambah Eko. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo
Reporter : Mesya Mohamad