jpnn.com - JAKARTA -- Direktur Eksekutif Masyarakat Peduli Listrik (MPL) Tommy Radja mengatakan, pemadaman listrik bergilir masih kerap terjadi. Terutama di Aceh, Riau, Kepuluan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.
Menurut Tommy, pemadaman itu disebabkan karena kurangnya jumlah pembangkit listrik tenaga uap dan diesel sebagai sumber energi bagi masyarakat.
BACA JUGA: Istri Sekretaris MA Digarap KPK
"Pembangkit yang telah selesai dibangun tidak bisa menjadi sumber pasokan karena energi yang dihasilkannya tidak bisa didistribusikan ke gardu-gardu induk milik PT PLN,” ujar Tommy dalam siaran persnya, Rabu (1/6).
Sayangnya, meski gardu induk sudah tersalurkan energi dari pembangkit, listrik masih tidak bisa tersalur ke konsumen PLN. Sebab, kata Tommy, masih kerap timbul persoalan pertanahan untuk alokasi tapak tower sampai masalah jalur bebas di bawah saluran transmisi.
BACA JUGA: Siapa Bilang Kapal Perang Milik TNI AL Tenggelam? Hanya...
Belum lagi persoalan hukum yang muncul dari kontrak-kontrak PT PLN dengan pihak lain juga memengaruhi pemadaman.
Parahnya lagi kata dia, bupati atau wali kota menganggap upaya pemenuhan hak atas energi rakyatnya, hanya menjadi kewajiban dari pemerintah pusat dan PT PLN. Dia menyarankan agar PLN menempuh upaya hukum agar pemadaman segera bisa diatasi.
BACA JUGA: Dicari! 141 Ribu PNS Baru, tapi..
“Selain bersikap masa bodoh, kepala daerah itu juga terlihat tidak memberikan dukungan nyata terhadap kegiatan pembangunan. Itu sangat dirasakan oleh berbagai pihak saat PT PLN memulai tugas-tugasnya. Jika perlu, PT PLN melakukan upaya hukum melawan pemda," kata Tommy. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nih Bukti Nyata, Golkar Sudah Berseberangan dengan PKS dan Gerindra
Redaktur : Tim Redaksi