jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menerima aduan terkait dugaan pelanggaran etik pegawai lembaga antirasuah sebanyak 67 laporan. Sementara terkait pelaporan nonektik sebanyak 82 pengaduan.
Pengaduan itu diterima Dewas KPK sepanjang 2023. Pelaporan itu telah ditindaklanjuti Dewas KPK.
BACA JUGA: Usut Kasus Pencucian Uang, KPK Panggil Eks Komisaris Lippo Group
"Pengaduan masyarakat, etik ada 67 pengaduan dan nonetik 82 pengaduan," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/1).
Anggota Dewas KPK Albertina Ho menjelaskan dari 67 pengaduan, 65 di antaranya merupakan laporan baru pada 2023. Dua laporan lainnya merupakan bawaan dari 2022.
BACA JUGA: Kasus Pungli di Rutan KPK, Dewas Gelar Sidang Kode Etik Mulai 17 Januari
"Puluhan laporan itu banyak yang sama, yang kemudian disatukan menjadi 18 laporan dan klarifikasi sebanyak 31 kali," ucap Albertina.
Albertina menyebutkan pihaknya telah memutuskan sanksi etik sebanyak tiga kali pada 2023.
BACA JUGA: KPK Terima Laporan dari HMI terkait Dugaan Pemberian Gratifikasi oleh Telkomsel
Adapun tiga sidang etik itu dilakukan terhadap pegawai KPK berinisial M, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
"M dijatuhkan sanksi sedang, JT (Johanis Tanak) tidak terbukti, dan FB (Firli Bahuri) dijatuhkan sanksi berat," pungkas Albertina. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Tetapkan Bupati Erik Ritonga dan Anggota DPRD Labuhanbatu sebagai Tersangka Suap
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga