jpnn.com, BOGOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyadari bahwa layanan publik di bidang pertanahan masih perlu diperbaiki.
Karena itu, usaha-usaha perbaikan terus dilakukan guna meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas layanan pertanahan.
BACA JUGA: Percepat Pelayanan, Menteri ATR/BPN Resmikan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
“Sasaran kami adalah untuk memperbaiki layanan pertanahan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil saat meresmikan Kantor Pertanahan Perwakilan Kabupaten Bogor, Rabu (17/2).
Empat tahun lalu, melalui slogan ATR/BPN "Kini Lebih Baik", Kementerian ATR/BPN memulai upaya awal dalam memperbaiki kualitas layanan pertanahan.
BACA JUGA: Percepat Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN Dorong Sinergi Lintas Sektor
“Pertama, kami perbaiki internal untuk menunjang layanan agar lebih baik," ujarnya.
Sofyan melanjutkan, untuk mencegah konflik dan sengketa pertanahan di masa mendatang, ATR/BPN melakukan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).
BACA JUGA: Begini Kronologi Pemalsuan Sertifikat Tanah Milik Ibunda Dino Patti Djalal, Ada Broker
"Karena jika seluruh tanah sudah terdaftar maka konflik dan sengketa akan berkurang,” katanya.
Sofyan menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN juga sedang berjuang memerangi mafia tanah.
"Kasus tanah Pak Dino Patti Djalal membongkar ini semua," tegasnya.
Dia mengatakan mafia tanah terjadi karena sistem yang perlu diperbaiki. Selain itu, katanya, tanah yang belum terdaftar juga mendukung adanya mafia tanah.
Dia menambahkan masalah pertanahN di Kabupaten Bogor juga luar biasa.
"Oleh karena itu, pendaftaran tanah harus kami percepat, serta sertipikat tanah harus jelas koordinat letaknya,” ungkap Sofyan.
Lebih lanjut Sofyan menyebutkan bahwa keberadaan warkah tanah analog seperti saat ini dapat juga mendorong terjadinya sengketa tanah.
“Seluruh warkah tanah kami digitalisasi guna mencegah hal ini. Sehingga jika kantor pertanahan kena bencana, seperti banjir ataupun warkahnya hilang, itu tidak jadi masalah lagi,” jelasnya.
Transformasi digital juga merupakan hal yang menjadi perhatian Kementerian ATR/BPN.
Saat ini, empat layanan pertanahan sudah ditransformasikan menjadi layanan elektronik.
Keempat layanan itu adalah Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Sertipikat Tanah, Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) serta Informasi Zona Nilai Tanah.
“Tahun ini kami juga kenalkan sertipikat tanah digital. Bentuknya mungkin satu lembar dan saat ini petunjuk teknisnya sedang dikerjakan,” kata Sofyan.
Ia menambahkan sertipikat elektronik ini akan diuji coba di lima kantor pertanahan di Provinsi DKI Jakarta, dua kantor pertanahan di Kota Surabaya, serta ditambah satu atau dua kantor pertanahan yang sudah lebih siap.
"Untuk pendaftaran tanahnya, akan dibatasi dulu objeknya yakni tanah pemerintah, tanah BUMN, atau tanah-tanah milik swasta. Sehingga bila bahwa segalanya memang aman serta segala kemungkinan bisa diatasi tentunya segera kami perkenalkan,” pungkasnya. (*/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Boy