Percepat Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN Dorong Sinergi Lintas Sektor

Jumat, 20 November 2020 – 16:14 WIB
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN selaku Koordinator Pelaksana Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Surya Tjandra saat kunjungan kerja ke Papua Barat. Foto: Humas Kementerian ATR/BPN.

jpnn.com, PAPUA BARAT - Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN selaku Koordinator Pelaksana Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Surya Tjandra merasa perlu belajar dan memahami aspirasi dan keprihatinan yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Hal itu dalam rangka merumuskan Reforma Agraria konteks Provinsi Papua dan Papua Barat dengan mempertimbangkan dan menghormati masyarakat hukum adat.

BACA JUGA: Wamen ATR/BPN: Reforma Agraria Perlu Pelibatan Lintas Sektoral

"Jadi dalam pelaksanaan Reforma Agraria dalam konteks Papua dan Papua Barat, kami mencari tahu apakah semua tanah di Papua ini sudah ada pemiliknya, bagaimana penghormatan kepada masyarakat adat, bagaimana peluang dalam mengombinasikan dengan pembangunan, dan bagaimana kebutuhan pengadaan untuk kepentingan umum di Papua dan Papua Barat," ujar Surya saat memberikan sambutan di Kantor Bupati Raja Ampat, di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Kamis (19/11). 

Wamen ATR/Waka BPN bersama Kakanwil BPN Provinsi Papua Barat dan Kakantah Kabupaten Raja Ampat beserta Asisten Administrasi Umum Kabupaten Raja Ampat menyerahkan 458 sertipikat yang telah terbit melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

BACA JUGA: Sukseskan Program Kerja, Wamen ATR/Waka BPN Kunjungi Kabupaten Manokwari

Penyerahan dilakukan secara simbolis di dua tempat, yaitu di Aula Wayag Kantor Bupati Raja Ampat, dan di Desa Wisata Arborek, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat. 

Kunjungan Wamen ATR/Waka BPN ke Kabupaten Raja Ampat ini merupakan rangkaian dalam menyiapkan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

BACA JUGA: Reforma Agraria Jalan Keluar dari Ketidakadilan Pembangunan

Wamen Surya berkunjung ke beberapa tempat yang terdapat keunikan masyarakat adat di Papua dan Papua Barat. 

"Ini penting, sesuai Inpres kami berkewajiban melaporkan apa yang kami temukan di sini," kata dia.

Surya menjelaskan selain jajaran Kementerian ATR/BPN, pihaknya juga mengajak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dia menilai KKP sudah cukup maju dalam memberikan pengakuan dan penghormatan bagi masyarakat adat di pesisir dan laut, dan mencoba melakukan pemberdayaan-pemberdayaan.

"Kami bidangnya di daratan. Supaya sinkron antara ruang darat dan ruang laut, kami perlu kerja bersama di lapangan. Jadi ini harus melibatkan lintas sektor, tidak bisa dikerjakan BPN sendiri. Kami perlu memahami sungguh-sungguh tantangan dan masalah di sini," ungkap Surya. 

Lebih lanjut Surya dalam sambutannya saat menyerahkan sertipikat di Desa Wisata Arborek, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, menyatakan akan melaksanakan rapat koordinasi nasional (rakornas) dengan sembilan gubernur dari sembilan provinsi di Indonesia, sekaligus lintas sektor antarkementerian.

"Kami sepakat akan buat rapat koordinasi dengan para gubernur yang masuk kedalam Asosiasi Gubernur Kepulauan di Indonesia. Ada sembilan gubernur termasuk Papua Barat dan Papua. Dalam mengombinasikan dan menyinkronisasikan itu semua, kami juga akan gandeng kementerian lain dalam rapat koordinasi tersebut,” pungkasnya. 

Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Freddy Kolintama mengatakan bahwa ada beberapa bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikatnya.

Freddy pun berpesan kepada masyarakat untuk mempergunakan sertipikat tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Saat ini Bapak Wamen yang ditunjuk oleh Pak Jokowi akan serahkan secara simbolis kepada bapak ibu semua. Pesan saya, harap jaga tanda batas dan pergunakan sertipikat tanah ini sebaik-baiknya. Jaga tanah untuk anak cucu kita, boleh juga kalau untuk modal usaha diagunkan secara bertangung jawab," ucap Freddy. 

Soleman Rumaropen (60), salah seorang penerima sertipikat yang berasal dari Kampung Yenbekwan, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, mengungkapkan kemudahan dalam mendapatkan sertipikat.

"Dulu terasa sulit dalam mendapatkan sertipikat ini. Namun, saat ini BPN yang memberikan sertipikat ini secara cuma-cuma. Saya sangat merasa bangga dan senang, akan saya simpan sertipikat ini untuk anak cucu saya nanti," puji Soleman usai acara. (rls/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler