jpnn.com - SURABAYA - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) didorong menekan kredit bermasalah.
Terutama bank dengan kredit macet mencapai sepuluh persen.
BACA JUGA: Siap All Out Menentang Pengesahan RUU Pertembakauan
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional IV Soekamto mengatakan, angka NPL yang tinggi tersebut tidak bagus untuk perkembangan bank.
Karena itu, dia meminta BPR menekan NPL.
BACA JUGA: 2 Proyek Baru Intiland Hasilkan Rp 527 Miliar
Menurut catatan OJK, ada sepuluh BPR dengan kredit bermasalah yang tinggi. Rata-rata NPL mencapai sepuluh persen.
’’Meski demikian, kami siap mendukung untuk menyelamatkan kondisi keuangan BPR tersebut,’’ ujarnya kemarin (8/12).
BACA JUGA: 2025 Nanti, Pasar Farmasi Bisa Mencapai Rp 700 Triliun
Khususnya BPR yang menjadi peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Selain itu, OJK memonitor kinerja dua BPR. Bukan hanya kredit bermasalah yang tinggi, tetapi juga pengelolaan keuangan yang tidak profesional.
Meski begitu, OJK belum mengambil keputusan tegas.
Kalau memang tidak bisa ditangani, bukan tidak mungkin izin kedua BPR dicabut.
Tahun ini, OJK sudah menutup tiga BPR di Jatim.
Yakni, BPR Syariah Al Hidayah di Kota Pasuruan, BPR Iswara Arta, dan BPR Kudamas Santosa di Sidoarjo.
Penutupan tersebut tidak terlepas dari pengelolaan keuangan yang buruk. Akibatnya, BPR terus merugi.
’’Ketiganya juga tidak dijamin LPS. Makanya, OJK tidak bisa berbuat banyak,’’ lanjut Soekamto.
OJK mengamati bahwa persoalan yang dihadapi BPR berkaitan dengan minimnya dana untuk mengembangkan usaha.
Ada pula faktor kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Imbasnya, kepercayaan nasabah menurun.
’’Kontribusi BPR sebagai lembaga jasa keuangan yang menopang pertumbuhan perekonomian daerah sulit direalisasikan,’’ tuturnya.
Terkait kinerja BPR dan BPRS di Surabaya, dana pihak ketiga serta penyaluran kredit meningkat.
Di KR 4 Surabaya, terdapat 133 BPR yang terdiri atas 120 BPR dan 13 BPRS.
Hingga Oktober 2016, DPK BPR mencapai Rp 2,75 triliun atau tumbuh 13,12 persen.
Sementara itu, BPRS meningkat 31,39 persen atau Rp 726 miliar.
Untuk pembiayaan kredit, BPR membukukan pertumbuhan 7,82 persen dengan nominal kredit Rp 3,34 triliun.
Di sisi lain, BPRS tumbuh 11,32 persen dengan pembiayaan Rp 924 miliar. ’’Kinerja tersebut harus menjadi acuan untuk perkembangan BPR.
Khususnya dalam menetapkan target bisnis pada laporan rencana kerja,’’ ucap Soekamto.
Aset BPR dan BPRS di KR 4 Surabaya juga meningkat, meski belum diikuti pertumbuhan fungsi intermediary.
Secara year-on-year, aset BPR tumbuh 13,73 persen dan BPRS 21,27 persen.
Jika dibandingkan dengan aset BPR dan BPRS di Jatim yang pertumbuhannya masing-masing 11,59 persen dan 16,57 persen, capaian Surabaya lebih tinggi.
Pertumbuhan kredit BPR di Surabaya hanya 10,07 persen dan BPRS 17,82 persen.
Menurut Soekamto, seharusnya pertumbuhan kredit bisa lebih tinggi.
Sebab, rata-rata pertumbuhan kredit BPR di Jatim mencapai 9,19 persen dan BPRS 13,38 persen.
’’Harus lebih terukur dalam menetapkan rencana kerja. Jadi, ketertinggalan bisa dikejar,’’ katanya. (res/c18/sof/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bukit Asam Investasi Rp 5,8 Triliun di Sektor Pertambangan
Redaktur : Tim Redaksi