Inilah Modus Kecurangan Tes CPNS 2013

Rabu, 08 Januari 2014 – 14:56 WIB
Ilustrasi PNS

jpnn.com - JAKARTA--Konsorsium LSM Pemantau CPNS (KLPC) menyatakan proses seleksi calon PNS tahun 2013 masih sarat masalah. Hal itu diketahui berdasarkan pemantauan dan laporan masyarakat terkait adanya dugaan kecurangan di beberapa kementerian/lembaga dan daerah.

Dugaan kecurangan itu terlihat mulai dari proses administrasi, pelaksanaan tes TKD/TKB, hingga pengumuman hasil seleksi di berbagai daerah. Masalah utamanya tidak transparan, sampai pemerasan dan percaloan.

BACA JUGA: Hambit Bantah Jadi Inisiator Penyuapan Akil

Asram Jaya, aktivis Forum Informasi dan Komunikasi  Organisasi non Pemerintah (FIK Ornop), mengatakan ada sejumlah modus dugaan kecurangan seleksi CPNS 2013 yang terjadi, salah satunya Honorer K2 tidak memenuhi syarat.

"Ini terjadi dimana masa kerja pegawai honorer tersebut di atas tahun 2004. Kasus semacam ini banyak ditemukan pada formasi guru di Dinas Pendidkan," ujar Asram di Jakarta, Rabu (8/1).

BACA JUGA: Politisi Partai Golkar Dianggap Jadi Perantara Suap

Dari analisa kasus yang dilakukan KLPC, penyebab Honorer K2 tidak memenuhi syarat dikarenakan Surat Keputusan pengangkatan guru sebagai tenaga honorer dibuat oleh Kepala Sekolah, sehingga mudah dimanipulasi, terutama pada amsa kerja.

Kedekatan Kepsek dengan UPTD, pengawas dan pejabat pada dinas pendidikan juga dinilai memudahkan terjadinya peluang kecurangan. Penyebab lain tenaga honorer tidak diuji publik oleh BKD.

BACA JUGA: Hambit dan Cornelis Didakwa Menyuap Akil Mochtar

"Ada juga karena Kepala Daerah memanfaatkan momen Pilkada untuk menarik simpati masyarakat, sehingga menjelang Pilkada jumlah tenaga honorer jauh lebih banyak," sebutnya.

Masalah lain yang terjadi dalam seleksi CPNS tahun 2013 adalah terjadi praktek pemerasan, penyuapan, percaloan dan perjokian yang dilakukan PNS/pejabat pada dinas terkait.

"Masalah ini sudah jadi rahasia umum tapi sulit menemukan saksi dan pelaku menjadi penyebab praktik ini tidka pernah terungkap. Oknum PNS dan pejabat kerap memanfaatkan momen penundaan waktu kelulusan sebagai celah melakukan pemerasan," sebutnya.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sumbangan Uang Untuk Parpol Hanya 7 Persen


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler