jpnn.com - JAKARTA – Susunan kepengurusan DPP Partai Golkar masa bakti 2016-2019, telah diumumkan kemarin (30/5).
Sebanyak 247 nama kader Partai Golkar masuk dalam pengurus harian. Selain itu, daftar kepengurusan dewan pembina, dewan kehormatan dan dewan pakar Partai Golkar juga diumumkan.
BACA JUGA: TNI Siap Hadapi Kejahatan Lintas Negara
Dalam daftar kepengurusan yang disampaikan oleh anggota formatur yang juga Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, beberapa nama bermasalah yang sempat bocor dalam daftar yang masih tentatif pekan lalu, ternyata betul-betul masuk dalam struktur pengurus harian DPP Partai Golkar.
Sebelum mengumumkan nama-nama yang masuk di struktur kepengurusan, Nurdin menyebut bahwa sebagai ketua umum dan ketua formatur, penentuan nama dalam pengurus Golkar sebagian merupakan hak Novanto.
BACA JUGA: Inilah Skenario Pemangkasan Jumlah PNS
”Ketua umum memiliki hak prerogatif dalam penentuan kepengurusan,” ujar mantan Ketua Umum PSSI itu.
Beberapa nama yang memiliki catatan bermasalah diantaranya adalah Fahd El Fouz Arafiq, yang menjabat Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Golkar.
BACA JUGA: Siap-siap, Pemangkasan Jumlah PNS Mulai Maret 2017
Fahd pernah menjadi terpidana dalam kasus suap Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID) dan kasus pengadaan Al Quran di Kementerian Agama.
Selain itu, diduga pula muncul nama Sigit Haryo Wibisono yang menjabat Ketua Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Jawa Timur. Saat diumumkan, Nurdin hanya menyebut namanya dengan Sigit, setelah itu terdiam cukup panjang.
Saat dikonfirmasi usai pengumuman, Nurdin menyebut seharusnya nama itu tidak tersebut. ”Seharusnya tidak perlu disebut,” ujarnya.
Tidak cukup disitu, ada nama kolega dekat Novanto, yakni Kahar Muzakir. Ketua tim sukses pemenangan Novanto ini pernah dipanggil KPK dalam kasus suap revisi peraturan daerah dalam pembangunan venue PON XVI di Riau.
Kahar menjabat sebagai Ketua Koordinator Bidang Kepartaian. Jabatan ketua koordinator mirip dengan jabatan menteri koordinator dalam kabinet menteri, dimana dia memimpin para ketua bidang DPP Partai Golkar.
Novanto juga memasukkan nama Ahmad Hidayat Mus. Mantan bupati Sula, Maluku Utara ini menjabat sebagai Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ahmad pernah berkasus dalam dugaan korupsi pembangunan masjid raya saat masih menjabat sebagai bupati.
Masih ada satu lagi nama bermasalah, yakni Reza Herwindo yang ditempatkan sebagai wakil bendahara umum DPP Partai Golkar. Reza adalah anak kedua Novanto, yang pernah memiliki catatan kasus dugaan penganiayaan di diskotik blowfish pada tahun 2010.
Dari nama-nama yang muncul, tidak ada lagi Yahya Zaini, mantan anggota DPR yang bermasalah karena video mesum, masuk di struktur kepengurusan Partai Golkar.
Fahd saat ditemui usai pengumuman pengurus menyatakan bahwa jabatan yang diberikan kepadanya merupakan tanggung jawab untuk membangkitkan kepemudaan Golkar. Dirinya tidak mau menangapi lebih jauh posisi dirinya sebagai mantan terpidana kasus korupsi. “Sudah selesai masalah saya, apalagi masalah saya,” kata Fahd.
Pembelaan juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Markham. Menurut dial, masuknya nama-nama yang bermasalah ini merupakan keputusan tim formatur. Dalam hal ink, Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah memutskan bahwa siapapun yang telah menjalani hukuman dari proses hukum yang ada, itu secara serta merta bisa mengikuti proses politik, termasuk Pilkada, Pileg, Pilpres dan posisi lainya.
“Tidak ada masalah bagi teman-teman yang sudah menjalani hukuman yang sudah lewat. Dengan keputusan MK maka itu bisa berjalan,” kata Idrus.
Selain nama pengurus harian, kemarin juga diumumkan nama-nama pengurus dewan pembina, dewan pakar, dan dewan kehormatan Partai Golkar.
Dalam Munaslub Partai Golkar lalu, Aburizal Bakrie telah ditetapkan sebagai Ketua Wanbin. Dalam struktur dia akan didampingi Ade Komarudin dan Theo L Sambuaga sebagai wakil ketua wanbin dan Fadel Muhammad sebagai Sekretaris.
Di struktur anggota wanbin, disebutkan nama mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh masuk di dalamnya. Puteh pernah menjadi terpidana dalam kasus pembelian dua buah helikopter PLC Rostov senilai Rp 12,5 miliar pada 2004. Baru-baru ini, Puteh mendeklarasikan diri untuk maju kembali di Pilgub Aceh 2017.
Tak lupa, terdapat nama Hutomo Mandala Putra. Putra bungsu mantan Presiden Soeharto itu pernah menjadi terpidana dalam kasus pembunuhan hakim agung Syafiuddin Kartasasmita. (bay/byu)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TNI Bakal Punya Sukhoi Canggih, Mampu Serang Balik Saat Dikejar
Redaktur : Tim Redaksi