jpnn.com, BATAM - Praktisi hukum, Markus Gunawan angkat bicara terkait tarif baru Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) BP Batam.
Dia menilai BP Batam mendesak sesegera mungkin menjelaskan dasar perubahan kembali tarif UWTO.
BACA JUGA: Masyarakat Tuntut BP Batam Jelaskan Soal Tarif UWTO Baru
Karena berdasarkan peraturan baru ini, tarif alokasi lahan baru di sejumlah titik di Batam turun, namun tetap akan naik sebesar 4 persen tiap tahunnya.
"Jika turun ya positif, yang naik ini pasti memancing reaksi. Maksudnya bagaimana, harus dijelasin parameter kenaikan tarifnya sehingga masyarakat dapat memahaminya," katanya.
BACA JUGA: BP Batam Diminta Sosialisasikan Soal Tarif Baru UWTO
Imbas dari kenaikan UWTO 4 persen tiap tahunnya tentunya dapat mempengaruhi besaran tarif Izin Peralihan Hak (IPH). Besaran nilai IPH mencapai 2,5 persen dari tarif UWTO.
"UWTO naik akan membuat tarif IPH naik. Supaya notaris juga bisa menjelaskan ke masyarakat, BP Batam harus bisa menjelaskan dasarnya," tuturnya lagi.
BACA JUGA: Anggota Dewan Siap Kembalikan Mobil Dinas asal Jelas Dasar Hukumnya
Urusan BP Batam kata Markus mencakup urusan yang luas yakni mengelola kepentingan publik. Sehingga ada mekanisme yang harus ditaati dan dasar pijakan yang kuat dengan mempertimbangkan banyak aspek, apalagi saat mengeluarkan suatu kebijakan yang berdampak luas.
"Kita selalu mendukung kebijakan BP Batam yang bagus, namun jika tak dijelasin, kesannya jadi tak konsisten sehingga muncul ketidakpastian," tuturnya.
Dia kembali mengingatkan BP Batam itu ada karena bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.(leo)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sadis, Sebelum Tewaskan Sri Wardana, Kawanan Begal Ini Juga Bikin Sunandar Sekarat
Redaktur : Tim Redaksi