jpnn.com - JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo membeberkan, ada tiga opsi dalam pembahasan tentang pembentukan kelembagaan dan kementerian. Senada juga disampaikan anggota Tim Trasisi, Andi Widjayanto menyebutkan, opsi pertama itu yakni status quo dengan jumlah 34 kementerian dan hanya melakukan beberapa perubahan nama.
"Keputusan 34 kementerian diambil jika ruang manuver anggaran Oktober- Desember 2014, tidak memungkinan restrukrisasi kelembagaan. Jokowi-JK bisa kehilangan fokus," kata Andi di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta, Minggu (24/8).
BACA JUGA: Senator Dukung Poros Maritim
Perubahan yang dilakukan pada 34 kementerian ini pun terletak pada 31 urusan pemerintahan yang tumpang tindih. Salah satu contohnya, kata Andi, keamanan navigasi laut yang saat ini berada di 12 kementerian. Maka dari, Jokowi-JK merencanakan adanya spending freeze atau membekukan program tumpang tindih itu dan dialokasikan menjadi 1-2 program di bawah kementerian.
Opisi kedua, lanjut Andi, dengan 27 kementerian. Opsi ini masih merujuk pada UU Kementerian Negara dengan komposisi tiga menteri koordinator dan kementerian wajib yakni menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri agama, menteri hukum dan menteri keuangan.
BACA JUGA: Pansus Pilpres Tak Punya Makna
"Jadi enam kementerian itu tidak diutak-atik. Yang lain di tata ulang," kata Andi.
Opsi ketiga dan terakhir menurut Andi, dibagi menjadi opsi 3A dengan 20 kementerian dan 3B 24 kementerian. Dalam postur ini banyak dibahas isu-isu maritim dan penggabungan urusan pangan, pertanian dan perkebunan.
BACA JUGA: RS Diduga Mark Up Tagihan INA CBGs
"Nanti kita buat kementerian pangan, bahasa trisaktinya menteri kedaulatan," jelas Andi.
Dalam opsi terakhi ini juga akan membuat dua kementerian pendidikan. Pertama kementerian dasar meengah yang bersentukan dengan moral dan budaya di kelas bawah umur. Sementara yang kedua adalah kementerian pendidikan tinggi dan riset. Dalam kementerian tinggi (universitas) akan fokus soal kajian, riset, lapangan kerja dan industri," kata Andi
Dalam pembentukan kabinet nanti, Jokowi juga akan menguatkan sistem presiden dengan kantor lembaga kepresidenan. Salah satunya badan penerimaan negara (pajak dan bea cukai) yang akan mengawasi progam pembangunan, keuangan (audit) dan kinerja aparatur sipil.
"Lembaga itu memperkuat pemerintahan Jokowi-JK," demikian Andi.(wid/rmo)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Baru Empat Instansi Siap Terima Pelamar CPNS
Redaktur : Tim Redaksi