BACA JUGA: Pengacara Tuding Dakwaan Manipulatif
Hal itu disampaikan Dirjen Pembinaan dan Pengembangan Daerah Depdagri, Syamsul Arif Rivai pada pertemuan Bakohumas di Jakarta, Jumat (12/9).Syamsul mengatakan, pemerintah baru-baru ini telah mengeluarkan PP Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah."Di Pasal 5 PP Nomor 45 Tahun 2008 disebutkan bahwa jelaskan bahwa kriteria investasi yang diberi insentif adalah mereka yang melakukan alih teknologi, berada di daerah terpencil; daerah perbatasan dan bermitra dengan UMKM (Usaha Kecil dan Menengah)," kata Syamsul.
Lebih lanjut dipaparkan Syamsul, PP tersebut diterbitkan guna memacu kreatifitas daerah dalam menggaet investor guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah
Tentang insentif yang diberikan, Syamsul menyebutkan diantaranya berupa pengurangan hingga pembebasan pajak daerah
BACA JUGA: Pengacara Abdillah Seret DPRD
"Insentif berupa pengurangan, keringanan sampai pembebasan pajak dan retribusi daerah ini sudah diatur di Pasal 3 (PP No 45 Tahun 2008-red)Pada kesempatan sama, Sekjen Depdagri Diah Anggraeni menyatakan bahwa mengacu pada PP 45 Tahun 2008 maka kepala daerah diharuskan menyampaikan perkembangan tentang insentif yang diberikan serta investasi yang masuk ke daerah ke pemerintah pusat. "Untuk memantau proses pelaksanaan PP 45 Tahun 2008 ini, Bupati/ Walikota menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif kepada Gubernur sekali dalam setahun
BACA JUGA: Bupati Penajam Menang Kasasi
Gubernur juga menyampikan laporan perkembangan pemberian insentif kepada Mendagri sekali dalam setahun,'' papar Diah(ara/JPNN)BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Obok-obok Korupsi Natuna
Redaktur : Tim Redaksi