Insiden Kebakaran di Lapas Sulit Dihindari Jika Dukungan Anggaran Setengah Hati

Jumat, 10 September 2021 – 20:31 WIB
Lapas Tangerang terbakar. Ilustrasi Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang Adib Miftahul menyoroti insiden terbakarnya Lapas Klas I Tangerang yang menewaskan 41 warga binaan.

Adib menilai insiden kebakaran di Lapas Tangerang tersebut justru makin menunjukkan pemerintah tak serius menangani warga binaan yang ada di penjara.

BACA JUGA: DVI Akui Sulit Kenali Napi Bertato Korban Insiden Lapas Tangerang

Menurutnya, sudah begitu lama masalah di lapas, seperti bangunan tak layak, over kapasitas, fasilitas yang minim seolah ini tak bisa diselesaikan.

"Sebagus apa pun manajemen pengelolaan kalau gedungnya tua, fasilitas banyak tak layak, jangan kaget kejadian seperti ini bakal terulang lagi. Di sini penting soal dukungan anggaran," ujar dia dalam siaran persnya, Jumat (10/9).

BACA JUGA: Kombes Yusri: Penyidik Segera Tetapkan Tersangka Kebakaran Lapas Tangerang

Adib menambahkan, salah satu kunci penting untuk menyelesaikan masalah ini adalah political will. Padahal dukungan politik dan anggaran ini yang selalu didengungkan terutama oleh DPR , tetapi juga masih setengah hati.

"Political will dan dukungan anggaran sangat penting. Kan anggota DPR itu kalau reses sering kan kunjungan kerja ke lapas,” kata dia.

BACA JUGA: Upaya Deteksi Dini Cegah Kebakaran di Seluruh Lapas dan Rutan Yogyakarta

Dia berpendapat lapas adalah tempat memanusiakan warga binaan yang tengah menjalani masa hukuman agar menjadi manusia yang bermanfaat di kemudian hari.

"Ini seharusnya sejalan dengan revolusi mental yang menjadi prioritas presiden. Walaupun mereka bersalah secara hukum tetapi mereka adalah manusia,” tegas dia.

Dia mengatakan saat ini yang harus jadi prioritas adalah grand design sebuah lapas yang manusiawi dengan pengelolaan manajemen yang baik. Bahkan, Indonesia tak perlu malu mencontoh negara maju dalam hal manajemen tata kelola lapas.

"Bisa menunjuk konsultan independen guna mempelajari manajemen lapas di luar negeri. Nantinya, konsultan akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk merumuskan langkah yang diperlukan dalam jangka pendek maupun panjang,” pungkas dia. (cuy/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Elfany Kurniawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler