jpnn.com, JAKARTA - Perpanjangan relaksasi ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan.
POJK 48 yang terbit menjelang akhir tahun 2020, pertimbangannya adalah kondisi pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan perbaikan.
BACA JUGA: Merespons Kasus Penipuan Tiket Konser Coldplay, Intan Fauzi Dorong Revisi UU Perlindungan Konsumen
POJK Nomor 48 tentang Perubahan atas POJK Stimulus Covid-19, melakukan perpanjangan kebijakan relaksasi dengan menekankan kewajiban penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan stimulus serta menambahkan kebijakan terkait dengan likuiditas dan permodalan bank.
"Oleh karena itu, kami Komisi VI DPR mendukung Relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk Sektor Perumahan diperpanjang,” kata anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi kepada wartawan, Jumat 23 Juni 2023.
BACA JUGA: Dukung BTN Perbanyak Perumahan, Politikus Demokrat Dorong Perpanjangan Relaksasi Kredit
Intan menyampaikan hal itu saat kegiatan Sosialisasi bersama Mitra Kerja Komisi VI DPR RI yaitu BTN di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Kegiatan diselenggarakan pada Jumat, 16 Juni 2023 dan melibatkan warga dari berbagai kelurahan di Kecamatan Rawalumbu.
Dalam sosialisasi tersebut, Intan Fauzi juga mengakui jika peran aktif PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sangat penting dalam menjalankan fungsinya sebagai bank yang fokus pada pembiayaan rumah rakyat.
BACA JUGA: Kabar Gembira Bagi Warga di Perumahan Citra Swarna Riverside
Dia mengatakan peran tersebut perlu didukung berbagai stakeholder termasuk Komisi VI DPR.
"Mengapa perlu didukung? Agar Bank BTN bisa lebih besar lagi dalam membiayai rumah rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata dia.
Menurut Intan, backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit bukanlah tugas dari Bank BTN semata untuk bisa mengurangi angka yang sangat tinggi tersebut.
DPR akan mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh.
Sektor properti khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
Pasalnya, dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya.
Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi Bank BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Jokowi.
Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah.
Dia menambahkan DPR akan mengawal percepatan impelementasi Bank Tanah untuk memastikan ketersediaan lahan agar memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga yang terjangkau.
Terakhir, Intan minta Pemda dan stakeholder terkait pembangunan perumahan mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah melalui kemudahan perizinan.
"Peluang bisnis pembangunan perumahan terbuka sangat lebar, dimana masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah termasuk para milenial yang jumlahnya sekitar 31% dari total penduduk Indonesia," kata Intan Fauzi.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari